- Syaefullah/VIVAnews
VIVA – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim mengatakan, pendidikan tidak mungkin bisa berkualitas tanpa unsur budaya dan seni kuat. Menurutnya itu harga mati.
"Tidak mungkin pendidikan berkualitas tanpa ada unsur budaya dan seni yang kuat dan dalam kurikulum aktivitas dan sama juga dalam kegiatan-kegiatan kebudayaan itu proses pendidikan generasi berikutnya," kata Nadiem ketika membuka Rapat Koordinasi Nasional Bidang Kebudayaan bertema “Gotong Royong Memajukan Kebudayaan” yang berlangsung di Hotel Grand Sahid Jakarta, Rabu malam, 26 Februari 2020.
Nadiem pun ingin mengubah cara pandang terkait masalah kebudayaan. Pertama, kata dia, adalah restrukturisasi organisasi. Menurutnya organisasi harus lebih ramping.
"Kita mendorong, menghilangkan sekat-sekat, sehingga aktivitas budaya lintas disiplin bisa terjadi, dengan efisien, lebih lincah," ujarnya.
Kedua, anggaran perlu ditingkatkan. Nadiem pun mengaku telah berterus terang terkait hal ini ketika rapat dengar pendapat bersama komisi X DPR RI. Menurutnya, tidak mungkin semua aspirasi tentang kebudayaan tercapai tanpa peningkatan anggaran.
Ketiga, Nadiem pun mengaku ingin mengubah paradigma budaya yang tadinya memiliki paradigma defensif atau menjaga saja menjadi paradigma yang diiringi dengan partisipasi dari masyarakat secara luas.
"Kita ingin budaya yang offensif, kita bukan hanya menunjukkan keberagaman di masing-masing daerah, tampil di panggung dunia. Jadi diplomasi budaya prioritas ke depan, kalau tidak 2020, di 2021. Pasti kita segera bergerak maju di panggung dunia, memamerkan kekayaan kita yang luar biasa," ujarnya.
Rapat Koordinasi Nasional Bidang Kebudayaan ini diikuti oleh 1083 peserta dari 34 provinsi dan juga asosiasi, kementerian dan lembaga.
Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud, Hilmar Farid mengatakan, dalam rapat koordinasi ini, kabupaten/kota, provinsi dan asosiasi yang terlibat akan diperkenalkan kepada program-program prioritas. Misalnya, Pekan Kebudayaan Nasional, Karavan Budaya (Jalur Rempah), dan Indonesia Bercerita.
Hilmar berharap setelah rapat koordinasi ini Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan di bidang kebudayaan berkomitmen dan menyepakati bentuk keterlibatan dalam program-program prioritas yang diusung oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan.
"Lalu perlu juga segera disepakati mekanisme sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam usaha memajukan kebudayaan ini,” ujar Hilmar.
