Religiusitas Dihapus dari Kode Etik KPK

Dewan Pengawas KPK bersama Ketua KPK Firli Bahuri (paling kanan)
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi membantah telah menghilangkan diksi atau makna 'religiusitas' seperti yang tercantum pada nilai dasar dan kode etik lembaga. Menurut Plt Jubir KPK, Ali Fikri, mengganti religiusitas dengan istilah sinergi bukan serta merta menghilangkan maksud nilai keagamaan.

img_title Komisi I DPRD Kota Bandung Perkuat Pengawasan Konten Digital dan Penyusunan Kode Etik Pegiat Media Sosial

Nilai religiusitas disebut tercantum di dalam mukadimah kode etik dan pedoman perilaku KPK. Menurut dia, religiusitas merupakan pelaksanaan keyakinan beragama serta nilai-nilai sprititualitas yang diyakini berdasarkan agama dan kepercayaan masin-masing.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"KPK memandang religiusitas merupakan nilai tertinggi yang memayungi seluruh nilai dasar yang ada dalam kode etik saat ini meliputi : integritas, keadilan profesionalisme, Kepemimpinan dan sinergi," kata Ali saat dikonfirmasi, Senin 9 Maret 2020.

img_title Sidang Etik Eks Kapolres Bima AKBP Didik Putra Kuncoro Terkait Kasus Narkoba Digelar 19 Februari

Sebelumnya, Ketua Dewan Pengawas KPK, Tumpak Hatorangan mengatakan, substansi kode etik saat ini sedianya tak banyak berubah dengan yang sudah ada. Hanya saja, ada salah satu nilai dasar baru yakni sinergisitas. Penambahan nilai itu, kata Tumpak, merupakan representasi dari regulasi KPK hasil revisi.

"Undang-undang baru itu dijelaskan bahwa KPK harus melakukan kerjasama yang baik, bersinergi, kordinasi dan supervisi secara baik," ujar Tumpak.

img_title Religius tapi Modern, Begini Konsep Baru Kota Pasuruan

"Bahkan, di situ juga ada joint operation. Di dalam penjelasan undang-undang itu kita cantumkan itu sebagai salah satu nilai dasar, sinergi," tambahnya.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Menurut Tumpak, kode etik tersebut tidak akan menimbulkan konflik kepentingan. Bahkan, Tumpak meyakini kode etik tersebut tetap akan menjaga nilai indepedensi lembaga antikorupsi.

"Oh tidak (rawan konflik kepentingan). Independensinya juga kita atur sedemikian rupa. Sinergi tak berarti kompromi, itu jelas disebut di kode etik kita," kata dia.

Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo

Susno Yakin Listyo Sigit dan 3 Jenderal Tersangka Penyadapan akan Dipecat PTDH, Tapi Tergantung KKEP dan Prabowo

Susno Duadji yakin Listyo Sigit dan 3 jenderal tersangka kasus penyadapan akan dijatuhi PTDH. Namun, pemberhentian harus melalui mekanisme pengusulan kepada Presiden.

img_title
VIVA.co.id
9 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut