Kubu Syafruddin Sebut Jaksa KPK Tak Miliki Legal Standing Ajukan PK

Syafruddin Arsyad Temenggung saat menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta.
Syafruddin Arsyad Temenggung saat menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Hafidz Mubarok A

VIVA – Tim Penasihat Hukum Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT), Hasbullah mengatakan Peninjauan Kembali yang diajukan Jaksa KPK terhadap kliennya tak memiliki landasan hukum.

Menurut Hasbullah, dari serangkaian keterangan ahli dan barang bukti, baik dari jaksa maupun dari kliennya tidak ada yang fakta yang bisa dijadikan dasar bahwa Jakaa KPK berwenang mengajukan PK.

"Sejak awal persidangan SAT sangat yakin jika proses pengajuan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak memenuhi landasan hukum, tidak memiliki legal standing maupun syarat subyektif dan obyektif," kata Hasbullah kepada awak media, Kamis, 12 Maret 2020.

Dia melanjutkan, dasar diajukannya PK sudah diatur oleh Pasal 263 ayat 1 KUHAP, Putusan MK maupun Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Keputusan MA.

Dalam Pasal 263 ayat 1 KUHAP, mengatur bahwa pihak yang mempunyai hak mengajukan PK hanya terpidana atau ahli warisnya dan putusan yang dapat diajukan PK hanya putusan pemidanaan.

"Sedangkan putusan menyatakan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tidak bisa diajukan PK," kata Hasbullah.

Diketahui jika SAT selaku Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) diputus bebas oleh Mahkamah Agung berdasarkan putusan Kasasi MA No 1555 K/Pidsus/2019.