- VIVAnews/Syaefullah
VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini sedang melakukan seleksi pengisian sejumlah jabatan yang kosong. Beberapa di antaranya deputi Penindakan, deputi Informasi dan Data, direktur Penyelidikan, serta kepala Biro Hukum.
KPK menargetkan proses seleksi selesai pada April 2020 untuk mengisi empat posisi penting itu.
"Mudah-mudahan nanti di bulan April, sudah diperoleh minimal empat jabatan tadi, dari deputi Penindakan, deputi Informasi dan Data, kemudian direktur Penyelidikan dan Biro Hukum bisa terisi," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri kepada awak media, Jumat, 13 Maret 2020.
Untuk deputi Penindakan, terang Ali, terdapat 11 calon yang telah mendaftar dan mengikuti proses seleksi. Namun, Ali enggan mengungkap nama-nama calon yang berkompetisi memperebutkan kursi deputi Penindakan itu.
Ali hanya menyebut 11 calon itu terdiri atas empat nama berasal dari institusi Kejaksaan Agung dan tujuh nama dari Kepolisian RI.
"Tentunya 11 orang itu adalah perwakilan dari kejaksaan dan kepolisian yang merupakan pegawai-pegawai terbaik yang dikirim. Sehingga tentunya, karena ini yang akan dipilih satu, nanti harapannya ada satu dari sekian yang terbaik yang dipillih untuk menduduki jabatan deputi Penindakan di KPK," ujarnya.
Informasi yang beredar, terdapat sejumlah nama petinggi kepolisian dan kejaksaan yang disebut-sebut turut bertarung memperebutkan kursi deputi Penindakan. Bahkan, plt deputi Penindakan KPK saat ini, Panca Putra, mengikuti seleksi ini.
Selain Panca Putra, nama lain dari kepolisian yang mewarnai proses seleksi di antaranya, Wakapolda Yogyakarta, Brigjen Karyoto; Kepala Divisi Hukum Polri, Irjen Rudy Heriyanto, dan Wakapolda Jawa Barat, Akhmad Wiyagus.
Sementara itu, petinggi Kejaksaan Agung yang disebut ikut seleksi, yakni Direktur Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi pada Jampidsus M Rum; Karo Hukum BPKP, Syaifudin Tagamal; Kajati Kalimantan Tengah, Mukri serta Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Agus Salim.
