Mendagri Keluarkan Edaran Kepala Daerah Tidak Sembarangan Lockdown
VIVA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito mengeluarkan surat edaran (SE) nomor 440/2622/SJ tertanggal 29 Maret 2020. SE ini tentang arahan Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 di Daerah. Dan gugus tugas di daerah langsung di bawah kendali kepala daerah, bukan yang lain.
“Tujuannya kepala daerah 'take lead'. Ketua gugus bukan Sekda, bukan BPBD,” kata Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Safrizal saat di bubungi, Senin 30 Maret 2020.
Dalam SE yang dikeluarkan Tito menjelaskan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid 19 dan menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan coronil Virus Desease 2O19 (COVID-19) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus di lingkungan pemerintah daerah, diminta kepada Gubernur, Bupati/Walikota untuk melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
Dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 dan menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah, Diminta Saudara-saudari Gubernur, Wali Kota dan Bupati melaksanakan langkah:
1. Menjadi ketua gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 di daerah dan tidak dapat didelegasikan kepada penjabat lain di daerah. Disamping itu, Gubernur juga menjadi anggota dewan pengarah gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 tingkat nasional.
2. Sebagai ketua gugus tugas percepatan Covid-19 di daerah, gubernur, bupati dan wali kota mengambil langkah:
a. Antisipasi dan penanganan Covid-19 di daerah dilakukan dengan memperhatikan arahan Ketua gugus tugas percepatan penanganan Covid-19.
b. Penyusunan susunan organisasi, keanggotaan, dan tugas pelaksanaan gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 di daerah berpedoman kepada lampiran dan merupakan bagian tidak terpisah dari SE ini.
c. Pendanaan yang diperlukan untuk keperluan gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 daerah yang dibebankan kepada APBD.
3. Pemerintah daerah dapat menetapkan status darurat siaga bencana Covid-19 dan/keadaan tanggap darurat bencana Covid-19 di tingkat provinsi dan/kabupaten/kota dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:
a. Penetapan status darurat siaga bencana atau tanggap darurat bencana harus berdasarkan pada kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran Covid-19 yang dilakukan oleh BPBD dan dinkes kabupaten/kota/provinsi.
b. Setelah dilakukan kajian atau penilaian kondisi daerah perihal penyebaran Covid-19, Gubernur, Bupati/wali kota menetapkan status bencana Covid-19.