VIVA – Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengakui pemerintah lebih condong kepada pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ketimbang lockdown untuk menghadapi penyebaran virus corona. Menurut Ma'ruf, kebijakan ini bersifat lebih moderat dan memungkinkan ekonomi warga tetap berjalan.
"Supaya tidak sama sekali tertutup," kata Ma'ruf, Selasa 31 Maret 2020.
Menurut dia, PSBB diambil karena berkaca dari kebijakan lockdown yang terjadi di India. Di negara tersebut menurut dia, justru terjadi kekacauan karena ketidaksiapan.
"Kami tidak ingin terjadi seperti di India, sampai terjadi penumpukan massa yang besar karena lockdown yang tidak dipersiapkan," ujar Ma'ruf.
Sementara untuk karantina wilayah, pemerintah katanya hanya mengizinkan untuk tingkat kelurahan saja atau bukan sampai tingkat kota/kabupaten. Pemerintah daerah juga menurutnya akan ikut mengawal pencegahan penularan virus corona Covid 19.
"Kemungkinan menerapkan karantina wilayah terbatas berbasis kelurahan," kata Ma'ruf.
Sebelumnya, keputusan PSBB itu sudah diambil dalam rapat kabinet terbatas beberapa waktu lalu. Menurut Presiden Joko Widodo, sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, status ini berada dikendali Menteri Kesehatan, yang berkoordinasi dengan Kepala Gugus Tugas Covid 19.
Sekolah di Filipina Tutup Hingga 30 Orang di Thailand Meninggal Akibat Cuaca Panas Ekstrem
Negara di Asia Tenggara dan Asia Selatan tengah menghadapi cuaca panas ekstrem. India pada awal pekan ini melaporkan suhu panas mencapai 42 derajat Celcius.
