Pengacara Sebut Rommy Bisa Dibebaskan Pekan Depan
- ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
VIVA – Pengacara mantan Ketum PPP Romahurmuziy alias Rommy, Maqdir Ismail menyebut kliennya bisa bebas pada pekan depan atau setelah putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terima banding Rommy dengan mengurangi hukumannya dari 2 tahun jadi 1 tahun bui.Â
Rommy sendiri telah ditahan di Rutan KPK sejak 16 Maret 2019. Rommy juga sempat dibantarkan penahanannya selama sekitar 45 hari akibat sakit.
"Mestinya dibebaskan minggu depan, meskipun KPK (melakukan) kasasi, karena tidak ada dasar hukum untuk melakukan penahanan," kata Maqdir dimintai konfirmasinya, Jumat, 24 April 2020.Â
Lebih lanjut, Maqdir mengapresiasi putusan PT DKI Jakarta yang menerima banding kliennya itu dengan mengurangi hukuman menjadi 1 tahun penjara dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan.
"Kami menerima copy pemberitahuan putusan parkara Pak M Romahurmuziy dari Pengadilan Tinggi Jakarta. Hakim PT Jakarta menjatuhkan hukuman terhadap Bapak M Romahurmuziy pidana 1 tahun penjara dan denda Rp100 juta," kata Maqdir.
Namun, ungkap Maqdir, pihaknya tidak terlalu puas atas putusan banding tersebut karena menilai apa yang didakwakan terhadap kliennya itu tidak terbukti secara sah dan menurut hukum.
"Tentu kami berterima kasih kepada majelis hakim yang sudah menjatuhkan putusan ini, meskipun kami tidak cukup puas karena menurut hemat kami apa yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan menurut hukum," ujar Maqdir.
Seharusnya, kata Maqdir, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berani membebaskan Rommy meskipun yang bersangkutan sudah jalani masa penahanan selama 1 tahun.
"Menurut hemat kami, kalau dakwaan tidak terbukti berapa lama pun orang sudah menjalani masa penahanan harus dibebaskan oleh pengadilan kalau dakwaan tidak terbukti," ujarnya.
Ia pun mengharap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Jaksa pada KPK dapat menerima putusan tersebut dengan lapang dada.
"Kami berharap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan JPU dengan lapang dada menerima putusan ini," kata Maqdir.
KPK Periksa Istri Bupati Kuansing Nonaktif hingga Mantan Sekda, Dalami Kasus Dugaan Suap Jual Beli Jabatan
KPK segera memanggil istri Bupati Kuansing nonaktif, mantan Sekda, anggota DPRD, dan tenaga ahli sebagai saksi dalam kasus dugaan suap jual beli jabatan.
