- VIVA/Muhammad AR
VIVA – Wali Kota Bogor Bima Arya mengingatkan bahwa tiga orang penumpang kereta commuter lain yang positif terinfeksi virus corona menjadi pertimbangan utama untuk mengevaluasi kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Bima menyarankan tiga solusi, yakni dengan menghentikan operasional kereta rel listrik (KRL), memperketat penjagaan dan pelayanan di stasiun, dan evaluasi gerbong dan jadwal operasional kereta.
"Harus ada evaluasi kebijakan agar PSBB yang sedang berlangsung tidak menjadi hal yang sia-sia. Opsi pertama, paling ideal, adalah setop total [operasional KRL],” katanya kepada wartawan saat menginspeksi aktivitas di Stasiun Bogor, Senin, 4 Mei 2020.
Berdasarkan pengamatan Bima, jumlah penumpang KRL memang berkurang sekira 60 persen dari situasi normal. Mereka yang masih beraktivitas dan menggunakan kereta penglaju untuk pergi bekerja adalah para pekerja di sektor yang dikecualikan selama PSBB, seperti perbankan, petugas kebersihan, pegawai apotek, pelayan minimarket, petugas logistik.
Opsi lain dengan memaksimalkan layanan antar-jemput pekerja oleh perusahaan yang dikecualikan boleh beroperasi selama PSBB di seputar Jakarta. "Jadi, ada perusahaan, pabrik, atau unit ekonomi apa pun silakan menyediakan layanan bagi karyawannya. Jadi lebih terkontrol,” katanya.
Berdasarkan kajian epidemiologi, menurutnya, yang terpapar Covid-19 mayoritas dari kerumunan seperti stasiun dan pasar. Terbukti pada tiga penumpang kereta yang positif terjangkit. Ketiganya tanpa gejala apa pun tetapi sudah terinfeksi. Orang-orang seperti itu, yang disebut Orang Tanpa Gejala (OTG), bisa lebih mematikan karena bisa tak terdeteksi dan orang-orang tak mewaspadai keberadaan mereka.
Semua opsi untuk pengendalian Covid-19 itu akan disampaikan kepada pemerintah pusat untuk menjadi dasar perubahan kebijakan. “Tidak-bisa-tidak, harus ada evaluasi kebijakan. Kemarin kita koordinasi di Whatsapp group lima kepala daerah. Kita akan bersurat lagi lebih detail memberikan opsi-opsi tadi untuk dibahas oleh kementerian,” katanya.
Pilkada 2024 Berbeda dan Lebih Kompleks dibanding Pilkada Serentak Sebelumnya, Menurut Bawaslu
Ketua Bawaslu RI mengatakan bahwa Pilkada Serentak 2024 berbeda dan jauh lebih kompleks dibandingkan dengan penyelenggaraan pilkada serentak sebelumnya.
