VIVA – Masalah radikalisme, masih menjadi catatan dari Presiden Joko Widodo kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang baru dilantik, Irjen Pol Boy Rafli Amar.
Mantan Kadiv Humas Mabes Polri itu, dilantik menggantikan Komjen Suhardi Alius, di Istana Negara Jakarta, Rabu 6 Mei 2020. Jokowi menginginkan, agar Boy terus meningkatkan program deradikalisasi yang sudah berjalan selama ini.
"Presiden telah benar memberikan instruksi kepada saya bahwa agar terus melakukan peningkatan perluasan upaya-upaya deradikalisasi yang telah dicapai," kata Boy Rafli, usai pelantikan, Rabu 6 Mei 2020.
Beberapa program deradikalisasi dianggap sukses. Bahkan termasuk dengan melibatkan para narapidana terorisme, yang dulu menjadi bagian dari pelaku teror tetapi sudah tobat. Mengembalikan pemahaman yang sebenarnya tidak sejalan sehingga muncul aksi terorisme itu.
Pelibatan ulama-ulama, menurut Kepala Negara juga sangat penting diintensifkan. Mengingat ajaran terorisme selama ini tidak terlepas dari paham agama yang dianggap keliru.
"Untuk kembali kepada pemikiran yang selama ini tidak sejalan utamanya terkait dengan konstitusi negara, nilai-nilai luhur bangsa ini yang harus kita sinkronkan dan kita berterima kasih kepada ulama-ulama di Indonesia yang adalah khubbul wathon minal iman, cinta negara adalah sebagian dari iman," jelas Boy.
Mantan Kapolda Papua itu menilai, peran ulama selama ini cukup besar dalam membendung pemikiran-pemikiran radikal yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. "Jadi kita bersyukur, oleh karena itu antara lain termasuk mengikutsertakan ulama-ulama untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat," katanya.
Terutama menyelamatkan paham-paham radikal yang berkembang di generasi milenial. Jika paham itu dibiarkan, aksi terorisme bisa saja kembali marak. Maka perlu mengembalikan pemikiran yang salah tersebut. "Sehingga generasi muda kita tidak banyak yang terbawa yang terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran yang tidak sejalan, dengan utamanya nilai-nilai luhur bangsa kita, Pancasila," katanya.
