VIVA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pemerintah telah siap untuk melakukan pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri maupun para pensiunannya.
Dia mengatakan, dari sisi regulasi untuk pencairannya, yakni Peraturan Pemerintah (PP) telah ditanda-tangani Presiden Joko Widodo dan sudah diterbitkan, begitu juga dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Sehingga, dia memastikan pencairannya akan mulai dilakukan paling lambat pada Jumat, 15 Mei 2020.
"Untuk THR, PP sudah dikeluarkan dan ditanda-tangani presiden. PMK sudah keluar sekarang persiapan satker untuk eksekusi pembayaran dan diharapkan serentak paling lambat Jumat ini tanggal 15 kalau enggak salah," kata dia saat konferensi pers secara virtual, Senin, 11 Mei 2020.
Adapun secara nominal, Sri melanjutkan, THR untuk ASN pusat, TNI, Polri sebesar 6,77 triliun, sedangkan pensiunannya sebesar Rp8,70 triliun. Adapun untuk ASN daerah disiapkan hingga Rp13,89 triliun. Dengan demikian secara total mencapai Rp29,38 triliun.
"THR ini hanya diberikan terhadap seluruh pelaksana dan seluruh TNI, Polri dan hakim dan hakim agung yang setara dengan jabatan esolon II. Eselon I dan II dan fungsional setara dan pejabat negara tidak dapatkan THR," tegas dia.
Sebelumnya, pemerintah menetapkan bahwa di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi virus corona (Covid-19), untuk ASN, anggota TNI dan Polri, tetap mendapatkan THR. Namun, hanya untuk eselon III ke bawah, sedangkan eselon I dan II dipastikan tidak mendapatkan THR.
Dengan kebijakan itu, pemerintah mengklaim menghemat anggaran hingga Rp5,5 triliun. Itu dilakukan demi memprioritaskan anggaran untuk kepentingan penanganan Covid-19.
Tukang Parkir yang Minta Uang THR Rp15 Ribu di Minimarket Karawang Minta Maaf
Tukang parkir liar yang menggetok tarif Rp15 ribu dengan dalih Tunjangan Hari Raya (THR) di minimarket Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat minta maaf.
