VIVA – Kepala Staf Presiden, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mengaku, saat ini angka penyebaran virus corona atau Covid-19 di Indonesia menurun. Di beberapa daerah mulai dipersiapkan penerapan hidup kenormalan baru. Meski begitu, kedisiplinan menurutnya tetap harus diperhatikan.
Sebab hingga saat ini, dunia kesehatan seperti WHO (organisasi kesehatan dunia) belum mampu menemukan vaksin yang efektif untuk memerangi virus ini. Maka dari itu, yang bisa dilakukan saat ini adalah meningkatkan kedisiplinan masyarakat. Walau angka yang tertera mulai menurun, atau ada daerah-daerah yang masuk zona hijau.
"Sekarang angkanya sudah menurun. Kalau tak terkontrol dengan baik, bisa naik lagi. Selama vaksin belum ditemukan, zona hijau bisa kembali kuning. Karena itu protokol kesehatan terus diperhatikan," kata Moeldoko, dalam siaran persnya, Jumat 5 Juni 2020.
Adanya penurunan kasus di berbagai wilayah, menurut dia tidak terlepas dari sikap disiplin dari masyarakatnya. Yaitu disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan sebelumnya, seperti jaga jarak, tidak berkerumun, mengenakan masker hingga mencuci tangan. Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), adalah salah satu tujuannya menekan angka penyebaran. Tapi di sisi lain juga harus ada yang tetap beraktivitas.
"PSBB tak bisa langsung diakhiri dan kembali seperti semula. Kita dalam situasi menuju pola hidup baru," kata mantan Panglima TNI itu.
Menurut Moeldoko, kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan juga harus didukung oleh tokoh masyarakat. Sehingga imbauan yang diberikan para tokoh itu, diharapkan bisa membuat masyarakat semakin patuh. Dengan begitu, angka penyebaran virus ini bisa terus ditekan. Karena penanganan pandemi ini tidak bisa dikerjakan hanya satu pihak. Tetapi oleh banyak pihak, dari struktur pemerintahan paling atas hingga tingkat paling bawah.
"Perlu ketenangan, tidak terburu-buru, penerapan PSBB sudah dikalkukasi dengan sangat baik. Selan itu, perlu kolaborasi, kerja sama dan gotong royong tidak hanya pemerintah, tapi juga pemda, tokoh masyarakat, agama, pemuda, sampai tingkat RT/RW dan komponen masyarakat lainnya," katanya.
KPK Periksa Anggota DPR Fraksi PDIP Ihsan Yunus soal Dugaan Korupsi APD di Kemenkes
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Ihsan Yunus terkait kasus dugaan korupsi Alat Pelindung Diri (APD)
