- VIVA/Lucky Aditya
VIVA – Pemerintah Kota Batu bersama para kepala daerah di Malang Raya, yakni Kota Malang dan Kabupaten Malang, bersiap menyambut tatanan kehidupan normal yang baru. Mereka sedang menyusun peraturan untuk new normal, sementara aparatur sipil negara (ASN) diwajibkan mengikuti rapid test massal.
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kota Batu, M Chori, mengatakan target dari Pemkot Batu sebanyak dua ribu ASN akan menjalani rapid test atau pemeriksaan secara cepat untuk mendeteksi penularan Covid-19. Jumlah itu termasuk seluruh kepala desa, lurah, dan camat hingga aparat TNI/Polri yang bertugas di pos chekc point.
Sampai kemarin, baru 472 orang ASN yang di-rapid test dan hasilnya semua nonreaktif alias tidak terjangkit corona. Targetnya 2.000 ASN di Balai Kota Among Tani dan 150 TNI/Polri akan di-rapid test.
Kepala Bagian Humas Pemkot Batu, Shanti Restuningsasi, mengatakan deteksi dini Covid-19 merupakan langkah antisipasi dan pencegahan akan virus menular itu. Apalagi pada masa transisi menuju new normal tahap dua diharapkan kepala daerah di Malang Raya lebih disiplin agar dapat menekan angka penyebaran Covid-19.
"Dikhawatirkan dari sekian banyak ASN di Balai Kota ada yang terdampak Covid-19 di lingkungan masing-masing. Jadi, kita lakukan pencegahan dengan rapid test. Di hari kedua nanti camat, lurah dan kepala desa," ujar Shanti.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kota Batu, dr Susan Indahwati, menyebut rapid test untuk memberikan keamanan dan kenyaman bagi ASN yang nonreaktif maupun reaktif. Sejauh ini, Pemkot Batu telah membeli 8 ribu alat rapid test untuk penanganan pada masa transisi tahap dua.
"Bagi ASN yang [hasil rapid test-nya] reaktif maka kami akan lakukan swab, dan yang bersangkutan harus isolasi mandiri. Untuk temannya yang satu kantor akan kami lakukan rapid test ulang sepuluh hari ke depan," ujar Susan.
Pilkada 2024 Berbeda dan Lebih Kompleks dibanding Pilkada Serentak Sebelumnya, Menurut Bawaslu
Ketua Bawaslu RI mengatakan bahwa Pilkada Serentak 2024 berbeda dan jauh lebih kompleks dibandingkan dengan penyelenggaraan pilkada serentak sebelumnya.
