- VIVA/Lucky Aditya
VIVA – Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Malang membantah kabar bahwa jumlah ruang perawatan di rumah sakit-rumah sakit di kota itu sudah overload atau alias kelebihan kapasitas, sebagaimana klaim sang Wali Kota Sutiaji.
Di Kota Malang ada 7 rumah sakit rujukan untuk pasien Covid-19. Menurut Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Husnul Muarif, belum ada keluhan dari rumah sakit soal penuhnya kamar pasien untuk ruang isolasi.
"Jadi, kalau kapasitas rumah sakit rujukan dari 7 rumah sakit, kami belum tahu persis, ya, untuk penuh [atau] tidaknya. Tapi selama ini kok belum ada keluhan dari RS rujukan kamar isolasinya penuh; kok belum ada," kata Husnul, Sabtu, 20 Juni 2020.
Sejumlah rumah sakit terus melakukan perbaikan, termasuk penambahan kasur untuk di ruang isolasi. Seperti di Rumah Sakit Saiful Anwar, Kota Malang menambah kasur dari 34 kasur menjadi 92 kasur. Sementara Rumah Sakit Umum Daerah di Kedungkandang ada 48 kasur dari sebelumnya 23 kasur.
"Kalau [dikatakan] penuh, enggak ya, karena ada beberapa yang sudah mengalami perbaikan atau dengan PDP ringan tidak berada di rumah sakit rujukan. PDP ringan bisa isolasi mandiri di rumah dengan persyaratan rasio rumah, luas rumah, anggota keluarga masuk dilakukan kategori rumah sehat. Jadi sudah ada perbaikan secara radiologi dan laboratorium," ujar Husnul.
Tujuh rumah sakit rujukan di Kota Malang, yakni RS Saiful Anwar, RS Panti Waluya, RSI Aisyiah, RST Soepraoen, RS Lavallete dan RS Universitas Brawijaya (UB), dan RSUD Kedungkandang. Meski ada lonjakan pasien Covid-19, dia menegaskan rumah sakit rujukan yang ada masih bisa menampung.
Kini jumlah pasien Covid-19 di Kota Malang mencapai 128 orang dengan rincian 75 pasien sedang dalam perawatan, 44 pasien dinyatakan sembuh, dan 9 pasien meninggal dunia. Dalam beberapa hari terakhir terjadi lonjakan pasien Covid-19 di Kota Malang. Pada 16 Juni, ada 14 pasien tambahan, dan pada 18 Juni, sebanyak 15 pasien tambahan, jumlah terbanyak selama pandemi.
KPK Periksa Anggota DPR Fraksi PDIP Ihsan Yunus soal Dugaan Korupsi APD di Kemenkes
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Ihsan Yunus terkait kasus dugaan korupsi Alat Pelindung Diri (APD)
