VIVA – Pengusaha yang bergerak di sektor beras mengaku kecewa karena menduga ada oknum tertentu yang memanfaatkan program bantuan sosial (bansos) berupa beras dari pemerintah pusat terhadap masyarakat yang terdampak Covid-19 di wilayah Jabodetabek.
Wakil Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) Jakarta, Billy Haryanto, mengatakan oknum yang tidak bertanggung jawab itu hingga kini belum melakukan pelunasan terhadap pembelian beras dari pengusaha. "Alasannya macam-macam, sampai bilang belum dibayar pemerintah," kata Billy dalam keterangan persnya, 21 Juni 2020.
Akibat belum terbayarkan itu, menurutnya, para pengusaha beras juga kelimpungan. Mereka merasa makin sulit untuk membeli beras dari petani karena belum dibayar. Siapa yang dimaksud, Billy enggan membeberkannya. Namun ia mengklaim tahu oknum tersebut.
Program bansos Covid-19 dari pemerintah, menurutnya, sangat bagus. Selain untuk masyarakat, berdampak positif juga terhadap para petani dan pengusaha beras. Sebab akibat virus ini juga, mereka terombang-ambing perekonomiannya. "Program itu menyerap stok beras anggota Perpadi," ujarnya.
Maka disayangkan, jika ada oknum-oknum yang memanfaatkan program ini untuk kepentingan pribadinya. Ia berjanji akan menempuh jalur hukum kalau pembayaran ini tidak dilakukan. Soalnya bansos itu juga menguntungkan para pengusaha yang selama ini kesulitan, sedangkan masyarakat memerlukan bahan pokok untuk makan.
Pendapat senada disampaikan Hidayat, pedagang beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC). Ia mengakui, banyak pedagang beras yang mengandalkan bansos untuk tetap menjaga pemasukan mereka. Pedagang juga bermitra dengan pihak-pihak lain seperti PD Pasar Jaya hingga BUMD DKI agar beras bansos juga dibeli dari mereka.
Meski begitu, menurutnya, perlu juga hati-hati. Tidak jarang juga ada yang menawarkan kerja sama bansos bukan atas nama instansi tapi pribadi. Jika demikian, persoalan gagal bayar bisa saja terjadi. Para pengusaha mesti jeli agar beras bansos itu terjual.
Gara-gara Korupsi Beras Miskin, Kantor Desa di Lombok Disegel Warga
Kantor Desa Barabali, Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, disegel oleh ratusan warga buntut kasus dugaan korupsi beras miskin dari pemerintah pusat.
