- VIVA/M Ali Wafa
VIVAnews - Penggunaan helikopter mewah oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri terus menjadi sorotan publik. Sebabnya, penggunaan heli berjenis PK-JTO itu diduga bersebrangan dengan kode etik pimpinan KPK.
Mantan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, mengatakan pimpinan hingga pegawai KPK harus mematuhi nilai dasar KPK. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2013 tentang Nilai-nilai Dasar Pribadi, Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK.
Dalam perkom itu termuat nilai dasar pribadi pimpinan sampai pegawai KPK. Di antaranya, relegius, integritas, kepemimpinan, profesional dan keadilan atau jika disingkat RI KPK.
"Dari nilai-nilai RI KPK ini dijabarkan nilai-nilai yang dikembangkan di KPK yaitu jujur, peduli, mandiri, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani dan adil," kata Saut kepada awak media, Minggu, 28 Juni 2020.
Saut menuturkan pimpinan hingga pegawai KPK harus mengedepankan hidup sederhana. Alasan ini bahkan yang membuat Saut menjual mobil Jeep Rubicon miliknya ketika menjabat pimpinan KPK era kemarin. Sebab waktu menjadi pimpinan KPK, ungkap Saut, dia kerap dikritik karena memiliki kendaraan mewah.
"Itu sebabnya ketika diingatkan teman-teman ICW tentang mobil Jeep Rubicon jangan digunakan, langsung saya jual dan beli tanah (waktu itu). Walau saya sempat marah, dalam hati 'Hai itu beli mobil bukan gue dapat ngerampok tetapi hasil tabungan, DP dibantu orang tua, cita-cita sejak kuliah tahun 80-an mau beli Jeep kesampaian 2014. Masuk KPK 2015 langsung dijual," ujar Saut.
Saut menyayangkan jika kini terdapat pimpinan KPK yang menggunakan fasilitas-fasilitas mewah. Dia mengaku selama 4 tahun menjadi pimpinan KPK tidak melakukan hal-hal yang dapat menjadi sorotan publik.
"Selama empat tahun di KPK enggak kemana-mana, karena berisiko. Risiko ini yang tidak banyak dipahami," kata Saut.
Saut menyebut selama bertugas di KPK tidak pernah menggunakan fasilitas mewah. Bahkan ketika hendak melakukan kunjungan kerja yang seharusnya mendapat fasilitas bisnis, namun ia lebih memilih fasilitas yang biasa, bisa berbaur dengan masyarakat.
"Selama empat tahun di KPK di mana pimpinan dibiayai naik bisnis kelas pesawat udara, tapi saya tidak akan pernah masuk ke lounge. Lebih milih berbaur dengan umum, karena berisiko, saya ketemu calon pasien KPK di sana," kata Saut.
Oleh karena itu, Saut menyarankan agar pimpinan KPK era Firli Bahuri Cs dapat mematuhi kode etik serta aturan KPK lainnya. Karena integritas KPK sudah susah payah dibangun sejak berdirinya.
“Jadi kalau anda pimpinan, 'use your imagination'. Patuhi kode etik, walau saya masih ragu seperti apa kode etik KPK saat ini dan bagaimana itu dijamin oleh mereka. Nilai itu di pimpinan dan pegawai yang harus sama sama berlaku," kata Saut.
