- Youtube Setpres
VIVA – Presiden Jokowi meminta rantai birokrasi selama penanganan covid dipersingkat. Ia tak ingin lagi melihat pelayanan terhadap pasien maupun keluarga korban yang wafat akibat virus tersebut terkesan lamban.
"Selanjutnya saya minta agar pembayaran reimbursement untuk pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan covid ini dipercepat pencairannya. Jangan sampai ada keluhan. Misalnya yang meninggal itu harus segera, bantuan santunan itu harus mestinya begitu meninggal bantuan santunan harus keluar," kata Jokowi dalam rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 29 Juni 2020.
"Prosedurnya di Kementerian Kesehatan betul-betul bisa dipotong. Jangan sampai bertele-tele," tambahnya.
Menurut Jokowi, permasalahan yang diketahui olehnya mengenai pelaksanaan uji medis baik dengan metode rapid test maupun PCR atau polymerase chain reaction untuk mengetahui seseorang terinfeksi virus. Masyarakat, kata dia, perlu disosialisasikan pentingnya mengikuti tes.
"Ini karena apa? Mungkin datang- datang pakai PCR, datang-datang rapid test, belum ada penjelasan terlebih dahulu, sosialisasi dulu ke masyarakat yang akan didatangi. Sehingga yang terjadi adalah penolakan," ujarnya.
Masalah lain yang ditemukan Jokowi agar segera dibereskan oleh anak buahnya adalah kasus mengenai pengurusan jenazah. Beberapa kasus ditemukan keluarga pasien memaksa mengurusi jenazah sendiri dan tidak mengikuti protokol kesehatan.
Lagi-lagi mantan Wali Kota Solo ini bilang, permasalahan yang kerap muncul di sejumlah daerah lantaran terjadinya miskomunikasi.
"Pelibatan tokoh-tokoh agama, masyarakat, rohaniawan, sosiolog, antropolog dalam komunikasi publik harus secara besar-besaran kita libatkan. Sehingga jangan sampai terjadi lagi merebut jenazah yang jelas-jelas covid-19 oleh keluarga," kata dia.
