VIVA – Kinerja pemerintah dinilai belum optimal dalam penanganan pandemi Corona Covid-19. Hal ini merujuk hasil survei Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan (LKSP).
Juru bicara LKSP, Hafidz Muftisany menjelaskan hasil survei nasional yang menangkap ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintah dlalam mengatasi pandemi. Namun, pemerintah ini mulai level pusat, provinsi dan kota/kabupaten.
Hafidz mengatakan ketidakpuasan responden paling banyak ditujukan ke pemerintah pusat sebesar 74,65 persen. Responden yang puas hanya 25,35 persen.
Pun, ketidakpuasan untuk pemerintah provinsi 58,33 persen. Responden yang puas dengan kinerja pemerintah provinsi 41,67 persen. Begitupun dalam survei menyatakan sebagian besar responden yaitu 58,67 persen tak puas dengan kinerja pemerintah kabupaten/kota. Responden yang puas dengan kinerja 41,33 persen.
Baca Juga: PSBB Transisi di Jakarta Diperpanjang 14 Hari
Jika ditelaah dari hasil survei maka ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintah level pusat, provinsi dan kota/kabupaten di atas 50 persen.
"Mayoritas alasan publik menyatakan tidak puas karena ketidaktegasan aturan, kurang koordinasi antar instansi dan kurang terbuka dari sisi informasi," jelas Hafidz dalam paparan survei secara virtual yang dikutip Jumat, 3 Juli 2020.
Survei ini dilakukan pada 20-27 Mei 2020 dengan melibatkan 2.047 responden di 34 provinsi yang tersebar secara proporsional. Metode penentuan sampling dalam survei ini menggunakan Krejcie-Morgan dengan margin of error 2.183 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.
Pun, responden dipilih secara acak dan proporsional pada tiap provinsi. Responden mengisi daftar pertanyaan secara daring, setelah dipastikan terkontak secara individual
Hafidz menambahkan, fakta angka Covid-19 yang terus naik dan belum mencapai puncak kemudian dikonfirmasi oleh pernyataan terakhir Presiden Jokowi yang kecewa terhadap jajaran menterinya. Jokowi marah karena kinerja menteri yang tak optimal dalam penanganan pandemi.
"Pemerintah punya instrumen yang besar seperti status bencana nasional dan Perppu No 1 Tahun 2020 yang menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 seharusnya memberikan keleluasaan pemerintah untuk bergerak melakukan banyak hal," jelas Hafidz.
Terkait itu, ia mengatakan kinerja Pemerintah Provinsi yang puas tertinggi ada di DKI Jakarta (79,52%). Lalu, berikutnya ada NTB (79,17%), Papua (77,78%), Sumatera Barat (73,33%), dan Bangka Belitung (72,73%).
"Kepuasan didominasi mempertimbangkan semua dampak kebijakan (42,65%), melindungi semua kelompok (22,12%), menata informasi agar tidak panik (17,22%), menampung/ tindak-lanjut keluhan warga (16,08%) dan bertindak lebih cepat (1,37%)," ujar Hafidz.
Sementara, Direktur Eksekutif InMind Institute Yon Mahmudi menyampaikan tak ada negara yang siap menghadapi pandemi Corona. Bagi dia, wjar jika ada penurunan kepuasan publik dalam penanganan Corona.
Kata Yon, Indonesia memilih strategi kebijakan yang tanggung antara sikap tegas. Contohnya seperti memberlakukan lockdown total dan sikap santai dalam menghadapi Covid-19.
