- Dok. Kemensos
VIVA – Guna menanggapi keluhan masyarakat miskin dan rentan, Kementerian Sosial membuka Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di setiap desa di Indonesia. Dan saat ini tercatat ada 6.696 Puskesos tersebar di desa dan kelurahan di Tanah Air.
Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) ini diakui Kemensos mampu menyentuh masyarakat di level paling bawah yaitu di tingkat desa/kelurahan. Selain itu, Puskesos juga bekerjasama dengan pilar-pilar sosial, aparat desa setempat dan pemerintah daerah untuk menjawab keluhan masyarakat.
Menteri Sosial Juliari P. Batubara mengatakan keberadaan Puskesos sangat penting bagi warga miskin dan rentan. Layanan terkait perlindungan sosial serta program kesejahteraan sosial bisa cepat ditanggapi di Puskesos.
Selain itu, kata dia, layanan sosial lainnya juga dipermudah dengan adanya Puskesos, seperti pendataan, pengaduan dan rujukan terkait PKH, BST, BPNT, KIP, KIS, dan KK. Saat ini Puskesos juga menerima keluhan terkait Bansos dalam penanganan COVID-19.
Adapun dalam pelaksanaan, Juliari pun langsung melihat proses pelayanan Puskesos di Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Sukabumi. Ia, ditemani Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Edi Suharto dan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Asep Sasa Purnama.
Dalam interaksinya dengan petugas dan warga, Juliari mencari tahu alur pelayanan Puskesos dan melihat langsung cara petugas puskesos bekerja cepat dan tanggap atas keluhan-keluhan warga.
"Ada berapa DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)-nya? dan kira-kira berapa lama prosesnya (menanggapi keluhan warga)," tanya Juliari kepada petugas Puskesos, Kamis 9 Juli 2020.
Sementara itu, Petugas Puskesos Desa Benda Rustinah, mengungkapkan rata-rata petugas Puskesos Desa Benda, menerima 5-10 keluhan warga setiap hari. Dengan dibekali komputer, server, papan layanan informasi Puskesos Desa Benda siap beri pelayanan masyarakat.
Adapun, kata Rustinah, keluhan yang diterima selama pandemi COVID-19 ini beraneka ragam. Antara lain terjadinya double data, kartu BPNT atau sembako error, dan keluhan tentang kualitas bantuan sosial.
