- VIVAnews/Cahyo Edi
VIVA – Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mencopot Zulficar Mochtar dari Jabatan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. Surat pemberhentian itu berlaku pada Senin 13 Juli 2020.
Menteri Edhy juga pada tanggal tersebut mengusulkan kepada Presiden untuk melakukan pengisian jabatan JPT Madya Direktur Jenderal Perikanan Tangkap sesuai ketentuan yang berlaku.
Kepala Biro Humas dan Kerja sama Luar Negeri Agung Tri Prasetyo, menuturkan KKP merupakan kementerian yang memiliki tugas mengelola sumber daya alam Indonesia, khususnya sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia.
Untuk itu, lanjut dia, upaya menjalankan tugas strategis ini ditempuh salah satunya melalui manajemen pegawai negeri sipil yang akuntabel, transparan, dan berbasis sistim merit.
Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil juncto Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, khususnya Pasal 106 bahwa Jabatan Tinggi Utama dan Jabatan Tinggi Madya tertentu tidak dapat diisi dari kalangan non-PNS untuk bidang rahasia negara, pertahanan, keamanan, pengelolaan aparatur negara, kesekretariatan negara, pengelolaan sumber daya alam, dan bidang lain yang ditetapkan Presiden.
Dengan demikian, Zulficar Mochtar diberhentikan dari jabatan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP terhitung sejak 13 Juli 2020.
"Tujuannya jelas agar pejabat pengganti segera ada dan menjadi bagian team work KKP melayani stakeholders kelautan dan perikanan," jelas Agung dalam keterangan tertulisnya, Kamis 16 Juli 2020. (ren)
Cegah Penyelundupan BBL, KKP Perketat Pengawasan di Sektor Darat dan Laut
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperketat pengawasan dan penindakan terhadap penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL) di Sektor Darat dan Laut.
