- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVA – Nama Hashim Djojohadikusumo kembali menjadi topik perbincangan menyusul pencabutan larangan ekspor benih lobster. Pencabutan larangan yang dilakukan Menteri Perikanan dan Kelautan Edhy Prabowo dianggap kental dengan nuansa korupsi dan kronisme.
Menanggapi kabar tak sedap itu, Hashim menggelar sesi 'curhat' dengan mengundang beberapa pimpinan redaksi, Jumat 17 Juli 2020. Namun yang menarik, dalam kesempatan itu, Hashim membeberkan cerita menarik terkait sepak terjang sang kakak, Prabowo Subianto.
"Kalau saya mau korupsi mending di Kementerian Pertahanan, ngapaindi lobster. Saya bangga dengan prestasi Prabowo di Kementerian Pertahanan. Dalam dua bulan menjadi menteri ia telah membatalkan kontrak-kontrak alutsista senilai Rp50 triliun," kata Hashim.
Baca juga: Curhatan Hashim Djojohadikusumo Soal 'Geger Lobster'
Masih menurut Hashim, ia ingat betul saat Prabowo menyampaikan hal tersebut di malam tahun baru di Bali. "Syim, saya batalkan kontrak-kontrak sebesar Rp50 triliun," kata Hashim menirukan ucapan sang kakak.
Uang tersebut akhirnya dikembalikan Prabowo Subianto ke Kementerian Keuangan. Hashim bahkan mempersilahkan media untuk mengecek cerita heroik Prabowo tersebut untuk kebenarannya.
"Silahkan cek. Saya kaget, menteri keuangan juga kaget. Kalau saya atau Prabowo mau korupsi, satu persen dari nilai itu (Rp50 triliun) kami bisa dapat Rp500 miliar. Kalau mau di situ," kata Hashim.
Diberitakan sebelumnya, perusahaan keluarga Hashim PT Bima Sakti Mutiara yang berganti nama PT Bima Sakti Bahari masuk dalam daftar puluhan perusahaan yang mendapatkan izin ekspor benih lobster. Hal ini yang memicu kabar miring keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan.
KPK Sebut Prabowo Subianto Tak Perlu Setor Nama-Nama Calon Menterinya
Presiden terpilih Prabowo Subianto, dikatakan tidak perlu menyetor nama-nama calon menteri, kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Apalagi nama-nama itu distabilo tertentu.
