Survei: Ternyata 40,9 Persen Publik Tak Percaya Data COVID-19
- ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
VIVA – Hasil survei nasional oleh lembaga Charta Politika Indonesia menyebutkan bahwa mayoritas publik merasakan bahwa pemerintah cukup terbuka dalam penanganan COVID-19. Masyarakat merasa pemerintah telah memberikan penjelasan mengenai kondisi sesungguhnya di Indonesia terkait wabah.
Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yuniarto Wijaya, mengatakan sebanyak 65,3 persen masyarakat Indonesia merasakan pemerintah cukup terbuka. Sedangkan sebanyak 31,9 persen masyarakat merasa pemerintah kurang terbuka dan sisanya tidak tahu atau tidak menjawab.
"Mayoritas mengatakan atau 65,3 persen gabungan antara cukup terbuka dengan sangat terbuka masuk ke dalam kuadran terbuka. Tapi buat saya sendiri memaknai ini sebagai seorang peneliti, buat saya angka 31,9 persen ini angka yang cukup besar," kata Yunarto dalam rilis Survei nasional yang dirilis oleh Charta Politika berjudul “Tren 3 Bulan Terakhir Kondisi Politik, Ekonomi dan Hukum Pada Masa Pandemi COVID-19” Rabu 22 Juli 2020.
Yunarto meski yang mengatakan pemerintah terbuka cukup dominan namun jumlah yang merasa pemerintah kurang terbuka itu bukanlah angka yang kecil. Ada 31,9 persen atau hampir 32 persen masyarakat merasa pemerintah tidak cukup terbuka.
Bahkan angkanya meningkat ketika pertanyaannya diubah menjadi percaya atau tidak dengan data COVID-19 yang dirilis oleh pemerintah. Ada sebanyak 40,9 persen yang tidak percaya data COVID-19 yang dirilis pemerintah.
"Angkanya naik ketika masuk ke dalam sekadar pertanyaan bukan seputar terbuka atau tidak terbuka, tapi percaya tidak dengan data yang dirilis pemerintah terkait persoalan COVID-19. Ada 56,1 persen betul lebih banyak yang mengatakan percaya, tetapi ada 40,9 persen menyatakan kurang percaya dan tidak percaya sama sekali," kata Yunarto.
Namun meski begitu, masyarakat yang optimistis COVID-19 ini dapat ditanggulangi dalam waktu 1 tahun masih cukup banyak yakni sebesar 60,4 persen. Sementara 7,2 persen menilai COVID-19 akan selesai 1-2 tahun. Lalu 3,9 persen mengatakan penanganan COVID-19 akan selesai 2-5 tahun dan sisanya tidak menjawab atau tidak tahu.
"Responden cukup optimis pandemi COVID-19 akan berakhir kurang dari satu tahun. Hal ini mengindikasikan harapan masyarakat cukup tinggi terhadap kinerja pemerintah baik pusat, provinsi atau pun kabupaten/kota," ujarnya.
