PKS Ingatkan 'Jangan Ada Tipu-tipu Ilmiah' dalam Uji Vaksin COVID-19

Ilustrasi vaksin
Sumber :
  • Shutterstock / University of Oxford

VIVA – Rencana pemerintah mendatangkan vaksin COVID-19 dari China mendapat tanggapan luas dari masyarakat. Di media sosial marak disuarakan kekhawatiran atas keamanan vaksin yang akan diuji klinis awal Agustus 2020.

Penyakit Menular Arbovirosis Jadi Ancaman Baru, Menkes Budi: Lakukan 5 Hal Ini untuk Menanganinya

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, mengingatkan agar Pemerintah berhati-hati melakukan berbagai tahapan uji klinis dan memastikan prosesnya aman.

"Pemerintah harus mengawasi dengan serius uji klinis vaksin COVID-19 yang dikembangkan perusahaan Sinovac Biotech asal China, yang bekerja sama dengan BUMN Bio Farma. Harus dipelototi betul proses uji klinis vaksin ini," kata Mulyanto kepada wartawan, Jumat, 24 Juli 2020.

WHO: Imunisasi Global Menyelamatkan 154 Juta Jiwa Selama 50 Tahun Terakhir

Baca: Mahasiswa Indonesia Terlibat Pembuatan Vaksin Corona di Oxford

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI itu menganggap wajar jika masyarakat khawatir atas keamanan vaksin COVID-19 ini. Sebab masyarakat di negara tempat vaksin ini diproduksi saja hal itu mendapat penolakan.

Pilkada 2024 Berbeda dan Lebih Kompleks dibanding Pilkada Serentak Sebelumnya, Menurut Bawaslu

Kekhawatiran itu, kata Mulyanto, bisa jadi muncul karena Pemerintah kurang memberikan informasi yang tepat seputar vaksin yang akan diproduksi massal. Di saat yang sama beredar berita kurang baik mengenai vaksin 'made in China' itu sehingga tak mengherankan jika masyarakat khawatir, bahkan takut, untuk terlibat dalam proses uji klinisnya.

"Meskipun kita sangat membutuhkan vaksin corona tersebut, tetap saja kita perlu menerapkan asas kehati-hatian. Tetap harus proporsional, profesional dan rasional-objektif," kata Mulyanto.

Pemerintah harus menjamin bahwa uji klinis dilaksanakan oleh ahli yang berkompeten dan memiliki reputasi baik, transparan, akuntabel, sesuai dengan kaidah saintifik dan efektif.  

Pemerintah juga harus lebih serius mendorong produksi vaksin buatan Indonesia yang tengah dikembangkan konsorsium LBM Eijkman dengan lembaga penelitian nasional lainnya. Tujuannya agar Indonesia tidak tergantung pada vaksin impor dan menjadi pasar bisnis vaksin.

"Jangan ada tipu-tipu ilmiah. Jangan sampai karena tekanan bisnis, objektivitas riset dimanipulasi. Jangan sampai relawan yang menjadi objek uji klinis ini sekadar menjadi kelinci percobaan bisnis vaksin yang tidak jelas perlindungannya," ujarnya. (ase)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya