Terus Bermain 'Akrobat', LPSK Ingin Djoko Tjandra Segera Ditangkap
- Antara
VIVA – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK mendorong aparat penegak hukum segera menangkap dan memulangkan buronan perkara pengalihan hak tagih atau cassie Bank Bali, Djoko Tjandra.
Selain menghentikan aksi “akrobatik” Djoko Tjandra yang kerap mengangkangi hukum di Indonesia, LPSK memandang penangkapan terhadap Direktur PT Era Giat Prima dapat menjadi momentum bagi aparat penegak hukum untuk mengembalikan kepercayaan publik.
"Aksi akrobat Djoko Tjandra membuat masyarakat Indonesia geram, dan perlu segera dihentikan. Cara terbaik bagi aparat mengembalikan kepercayaan publik adalah segera menangkap serta memasukannya ke dalam penjara. Namun, LPSK tetap berikan apresiasi Kapolri atas sikap tegasnya menindak pelanggaran yang dilakukan oleh bawahannya," kata Wakil Ketua LPSK, Susilaningtias dalam keterangannya, Minggu, 26 Juli 2020.
Diketahui, setelah 11 tahun buron, Djoko Tjandra kembali ke Tanah Air tanpa terdeteksi. Pada 8 Juni 2020, Djoko membuat e-KTP yang kemudian dipergunakannya untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) atas perkara yang menjeratnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Baca Juga: Mantan Terlama Deddy Corbuzier Hingga Foto Zack Lee di Ranjang
Djoko juga membuat paspor di Kantor Imigrasi Jakarta Utara pada 22 Juni 2020, meski seminggu kemudian paspor itu dicabut. Bahkan, Djoko diketahui dapat berkeliaran bebas dari Jakarta ke Pontianak 'berkat' surat jalan dan surat bebas COVID-19 yang dikeluarkan Kepala Biro Pengawasan (Korwas) PPNS Bareskrim Brigjen Prasetijo Utomo.
Buntut masalah ini, Prasetijo dicopot dari jabatannya dan ditahan Provost untuk menjalani pemeriksaan. Tidak hanya itu, skandal Djoko Tjandra juga membuat Kadiv Hubinter Polri Irjen Napoleon Bonaparte dan Sekretaris NCB, Brigjen Nugroho Slamet Wibowo dicopot dari jabatan mereka. Sementara Djoko Tjandra yang telah mengobrak-abrik rumah sejumlah institusi dan lembaga penegak hukum seakan kembali 'menghilang' hingga saat ini.
Susi menegaskan, LPSK mendukung aparat penegak hukum memburu Djoko Tjandra agar kasus-kasus nya dapat dibongkar secara tuntas. LPSK memastikan akan terus memantau perkembangan kasus ini.
"Bila terjadi eskalasi perihal keterancaman saksi, LPSK akan segera berkoordinasi dengan pihak Kepolisian," kata Susi.
LPSK, lanjut Susi, siap melindungi sejumlah saksi-saksi yang terancam, memiliki informasi serta mau membuka suara terkait kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh Djoko Tjandra, tak terkecuali untuk kasus surat jalan yang melibatkan sejumlah perwira tinggi polisi.