Tito Tak Mau Alumni IPDN Membuat Kebijakan Berdasarkan Mistis

Mendagri Tito Karnavian
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

VIVA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberi pesan kepada mahasiswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Saat nanti sudah kembali ke masyarakat dan menjadi pejabat pemerintah, alumni IPDN diminta untuk membuat keputusan yang benar, tidak berdasarkan pada hal-hal yang berbau mistis.

Mendagri Tito Karnavian: RUU DKJ Wujud Upayakan Jakarta Jadi Kota Kelas Dunia

Hal itu dikatakan Tito, dalam pengarahan Wisuda IPDN Tahun 2020, Selasa, 28 Juli 2020. "Kita tidak ingin birokrat membuat keputusan berdasarkan insting, apalagi mistik," kata Tito.

Menurut Tito, birokrat yang membuat keputusan tanpa didasari teori lebih mirip seperti penjudi. Karena setiap keputusan harus ditindaklanjuti dengan langkah-langkah yang terukur dan ilmiah. Ia juga mengutip kalimat dari seorang ilmuan bernama Joseph Stiglitz. "Berteori saja tanpa ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan, itu adalah untuk para akademik, membuat kebijakan tanpa didasari teori, untung-untungan, for gamblers," ujar Tito.

Mendagri: Dewan Kawasan Aglomerasi Bukan Ambil Alih Kewenangan Pemerintahan Daerah

Baca juga: DKI Imbau Warga di Zona Merah Corona Salat Idul Adha di Rumah

Mantan Kapolri ini berharap, kebijakan yang dibuat adalah dihasilkan melalui serangkaian penelitian dan pola pikir ilmiah. Bahkan, Tito juga menilai birokrat harus menjadi seorang ilmuan atau scientist. Tidak membuat kebijakan layaknya berjudi, untung-untungan.

Mendagri Minta Pj Kepala Daerah Penuhi Kebutuhan Anggaran Pilkada 2024

"Oleh karena itulah, para pembuat kebijakan, birokrat, harus membuat kebijakan berdasarkan data-data scientific, berdasarkan teori. Sehingga tidak untung-untungan, membuat kebijakan yang kuat berdasarkan penelitian sebelumnya," ujar Tito.

Tito menjelaskan, setiap birokrat harus memiliki sejumlah faktor untuk bisa membuat kebijakan yang tepat sasaran dan ilmiah. Birokrat harus memiliki gagasan dan konsep yang diyakininya, walau dalam pelaksanaan pemerintahan akan ada pembantu-pembantunya yang turut dalam memberi masukan.

"Power atau kewenangan, dan memiliki pengikut atau staf nantinya, itu saja tidak cukup. Tapi juga harus memiliki konsep, dan konsep hanya bisa didapatkan dengan melalui knowledge atau pengetahuan. Pengetahuan diperoleh melalui jalur formal atau informal, apalagi didasari dengan keilmuan yang kuat," katanya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya