- Istimewa
VIVA – Tim Inafis Bareskrim Polri telah melakukan pencocokan dengan teknologi pemindai wajah, terhadap foto Djoko Tjandra untuk e-KTP dengan fotonya saat ditangkap tim Bareskrim Polri. Hasilnya, tingkat keidentikan keduanya mencapai 98,05 persen.
“Hasil pencocokan wajah oleh inafis dan hasil memang benar Djoko Tjandra,” kata Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Polisi Raden Prabowo Argo Yuwono ketika dikonfirmasi, Sabtu, 1 Agustus 2020.
Baca juga: Penampakan Djoko Tjandra di Rutan Salemba
Hasil pencocokan wajah secara digital yang diterima VIVA, tampak dua foto wajah terdakwa kasus cessie Bank Bali itu disandingkan. Foto sebelah kiri adalah Djoko Tjandra dalam posisi setengah menunduk dengan baju tahanan berwarna oranye. Foto sebelah kanan merupakan pasfoto Djoko Tjandra untuk data e-KTP yang diambil di Kelurahan Grogol Selatan, Jakarta Selatan.
Sebelumnya, Polri menangkap Djoko Tjandra di Malaysia. Djoko pun dibawa langsung ke Indonesia dan tiba di Bandara Halim Perdanakusuma, Kamis, 30 Juli 2020. Penangkapan yang dipimpin Kabareskrim Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo ini berkat kerjasama police to police antara kepolisian Indonesia dengan Polisi Diraja Malaysia.
Penangkapan Djoko Tjandra terjadi setelah kepolisian Indonesia mendapat perintah langsung oleh Presiden untuk menangkap Djoko Tjandra di manapun dia berada. Kapolri lantas membentuk tim khusus untuk memburu Djoko Tjandra. Perburuan Djoko Tjandra berakhir di Malaysia.
"Ini menjawab keraguan masyarakat selama beberapa minggu ini dari terkait peristiwa yang terjadi di Indonesia. Bapak Presiden memerintahkan untuk mencari keberadaan Djoko Tjandra di manapun berada dan segera ditangkap. Bapak Kapolri membentuk tim khusus yang kemudian secara intensif mencari keberadaan Djoko Tjandra dari pencarian tersebut kita mendapat informasi bahwa yang bersangkutan ada di Malaysia," kata Listyo di Bandara Halim Perdanakusuma, Kamis, 30 Juli 2020.
Perubahan Kebijakan dan Ketegasan Pemerintah Diperlukan untuk Tumpas OPM, Menurut Pengamat
Dukungan pemerintah pusat untuk tindak tegas OPM sangat diperlukan TNI dan Polri, kata pengamat militer dan Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies.
