- ANTARA FOTO/Reno Esnir
VIVA – Mahasiswa seharusnya jauh lebih berani dan tidak “cengeng”. Kaum milenial pun tidak boleh takut untuk berpikir kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Menjadi kritis bisa diasah dengan banyak berdiskusi sekaligus, mengenyam literasi.
Begitu kata akademisi yang juga seorang filsuf Rocky Gerung dalam diskusi webinar tvOne yang dipandu moderator presenter tvOne, Dwi Anggia, Senin 3 Agustus 2020.
Rocky mendorong supaya kaum mahasiswa dan milenial untuk merdeka berpikir. Rocky membandingkan di zamannya saat mahasiswa. Ia mengklaim di era Orde Baru, diskusi bukan tak dilarang pemerintah, justru itu meningkatkan keberanian para agent of change untuk melakukan diskusi.
“Sementara hari ini lihat saja, justru tidak begitu,” kata Rocky.
Baca juga: Kocak, Polisi Gemetaran dan Menjerit saat Mau Disuntik
Dulu, Rocky mengingatkan, bahkan saat diskusi bisa saja aparat negara masuk dan membubarkan acara tersebut atas nama undang-undang. “Oke itu masih fair, saat diskusi dibubarkan oleh aparat mengatasnamakan undang-undang,” kata Rocky.
Tapi sekarang, lanjut Rocky, keadaannya sudah era demokrasi, ditambah lagi pesatnya laju media digital atau 4.0. Seharusnya kaum millenial paham itu. Jadi, tekan Rocky, harus dapat lebih berkreasi dan jangan takut oleh rektor.
“Kalau bikin diskusi dilarang pihak oleh rektorat, mahasiswa ‘mbalelo’ saja. Kan kebanyakan hari ini diskusi dilarang, terus dia mengadu ke pers, ngadu ke LBH, cengeng itu. Harus lebih berani, jangan cengeng,” kata Rocky.
Rocky lantas menyoroti bahwa fenomenanya saat ini pemerintah bisa masuk ke lingkungan kampus melalui rektorat. Mencegah kemerdekaan berfikir.
“Dulu kami diskusi, tiba-tiba Aparat masuk terus membubarin. Jadi lagi berlangsung dibubarkan. Tapi di era kepemimpinan Jokowi, justru belum diskusi, panitianya sudah diancam pihak rektorat. Lebih parah. Tapi jangan cengeng. Bisa disiasati. Sesekali prank saja itu rektornya. Pindah kalian ke kafetaria depan kampus, jadi enggak ada dasar untuk dibubarkan. Kan sudah bukan di lingkungan kampus,” ujarnya.
Para milenial seharusnya tidak hanya ”manut” dengan kebijakan pemerintah laiknya seorang Aparatur Sipil Negara (ASN). Sekalipun indeks demokrasi Indonesi terus menurun berdasarkan sejumlah lembaga survei internasional.
Menurut Rocky, milenial harus bisa memberikan masukan secara cepat kepada presiden. Misalnya dalam menggenjot sektor pariwisata saat pandemi COVID-19, jangan terjebak hanya pada paradoks pemerintah.
“Dari Presiden sampai Kepala Desa saat ini dalam paradoks, bahwa Indonesia begini begitu, bonus demografinya begini, ah itu cuma slogan. Milenial seharusnya bisa memberi masukan cepat kepada presiden per detik per menit, bisa menambahkan IQ. Mustinya memberi gagasan-gagasan yang membangun, bagaimana kembangkan pariwisata alternatif. Bukan lagi mengundang turis, justru itu bahaya lagi virus corona,” kata Rocky. (ren)
