Wapres Ma'ruf Nilai Penanganan Corona Percuma Kalau Rakyat Tidak Patuh
- @Kiyai_MarufAmin
VIVA – Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah sudah mengupayakan berbagai kebijakan untuk menanggulangi Corona COVID-19. Namun, ia menilai semua itu percuma jika masyarakat tidak mematuhi imbauaan dari pemerintah.
"Namun, semua itu tidak akan banyak bermanfaat apabila masyarakat tidak mematuhinya," kata Ma'ruf dalam seminar daring, Rabu 5 Agustus 2020.
Ma'ruf menyatakan, salah satu kunci sukses penanganan pandemi adalah kepatuhan masyarakat terhadap berbagai aturan dan ketentuan yang ditetapkan. Imbauan itu baik ketentuan dari pemerintah maupun para ulama. Salah satunya, ia menyinggung pentingnya mematuhi protokol kesehatan.
"Yang sangat diperlukan sekarang ini kepatuhan masyarakat untuk menaati protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan pemerintah, fatwa MUI, dan arahan para ulama, sehingga masyarakat akhirnya diharapkan bersikap sami'na wa atha'na," jelasnya.
Baca Juga: Muhadjir: Sesama Keluarga Miskin Besanan, Lahir Keluarga Miskin Baru
Pun, ia mengatakan, pemerintah dalam mengambil setiap kebijakan penanggulangan pandemi COVID-19 adalah semata-mata untuk menjaga kemaslahatan rakyat.
"Semoga dengan begitu mata rantai penularan COVID-19 bisa diputus dan pandemi ini segera berakhir," ujarnya.
Ma'ruf juga menghargai semua pihak khususnya para ulama yang telah turut memberikan tuntunan. Kemudian, juga kepada masyarakat yang sudah menjalankan protokol kesehatan baik di tempat ibadah, pasar, dan di berbagai tempat keramaian lainnya.
"Saya mengharapkan agar kita semua terus menjaga protokol kesehatan dengan menggunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak," kata Ma'ruf.
Terkait itu, jumlah kasus positif di Indonesia per Selasa 4 Agustus 2020 mencapai 115.056. Dari data tersebut, ada penambahan kasus positif baru sebanyak 1.922 orang.
Adapun pasien sembuh per 4 Agustus bertambah 1.813 orang sehingga total sementara jadi 72.050 kasus. (ren)
Pilkada 2024 Berbeda dan Lebih Kompleks dibanding Pilkada Serentak Sebelumnya, Menurut Bawaslu
Ketua Bawaslu RI mengatakan bahwa Pilkada Serentak 2024 berbeda dan jauh lebih kompleks dibandingkan dengan penyelenggaraan pilkada serentak sebelumnya.
