Kasus First Travel Masih Lanjut, Tuntut Aset Terpidana Kembali

Kacamata sitaan dari bos First Travel
Kacamata sitaan dari bos First Travel
Sumber :
  • VIVA/Zahrul Darmawan

VIVA – Tim kuasa hukum terpidana kasus penipuan First Travel bakal melayangkan Peninjauan Kembali (PK) ke Pengadilan Negeri Depok. Target tuntutannya adalah aset.

“Kami meminta agar semua aset First Travel harus segera dikembalikan kepada para terpidana, agar bisa melaksanakan perjanjian damai kepada para calon jemaah,” kata Boris Tampubolon, kuasa hukum bos First Travel, Andika Surachman dalam keterangan tertulisnya, Senin 10 Agustus 2020.

Menurut Boris, pengajuan PK dilakukan untuk penegakan hukum. “Rencananya besok (Selasa 11 Agustus 2020) akan kami layangkan PK ke Pengadilan Negeri Depok. Ini untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat,” ujarnya.

Baca juga: Bantuan Tunai Rp600 Ribu, BPJS Mulai Kumpulkan Nomor Rekening Peserta

Boris menilai, selain sebagai bentuk kepedulian terhadap terpidana, langkah ini juga dapat menjadi solusi bagi 63 ribu calon jemaah haji dan umrah First Travel yang tak memperoleh ganti rugi apa pun atas kasus tersebut.

Ia mengungkapkan, korban First Travel sudah menempuh berbagai upaya untuk mendapat ganti rugi, mulai dari memproses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga dengan menyepakati adanya perdamaian, serta melaporkan ke Bareskrim Polri dengan harapan agar para calon jemaah masih tetap bisa diberangkatkan ke Tanah Suci.

Sejumlah proses penegakan hukum yang berjalan sejak Agustus 2018 hingga akhirnya keluar Putusan Mahkamah Agung 31 Januari 2019, memupus semua harapan itu.