- VIVA/ Ridho Permana.
VIVA – Pemerintah akan memberikan penghargaan Bintang Mahaputra Nararya kepada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon dan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah. Selain mereka, pemerintah juga akan memberi bintang jasa kepada 22 tenaga kesehatan yang gugur menangani wabah COVID-19.
Fadli dan Fahri memang terkenal sebagai “duet maut” ketika menduduki kursi pimpinan parlemen di Senayan, yakni Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019. Kedua tokoh ini selalu bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah, kala itu dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
Meski kerap mengkritik kebijakan Pemerintahan Jokowi, tapi keduanya selalu hadir penuhi undangan apabila ada kegiatan di Istana Kepresidenan. Nah, Fadli dan Fahri mengaku bersyukur mendapat penghargaan ini. Tentu, penghargaan tersebut sebuah kehormatan dari negara dan untuk rakyat.
Memang, Fadli dan Fahri sudah bersohib sejak lama. Mendengar mendapatkan penghargaan, Fahri pun bernostalgia dengan mengunggah foto bersama Fadli yang sepertinya gambar tersebut era 1990-an. Di situ, Fahri lagi menyampaikan pandangannya dan Fadli lagi menyimak sebagai notulen.
Terlihat, Fadli lebih rapih penampilannya memakai kemeja putih dan dasi. Sedangkan, Fahri tampak santai namun tetap rapi memakai kemeja biru tanpa dasi. Makanya, Fahri membandingkan gantengan mana dari foto tersebut dengan Fadli?
“Assalamu’alaikim. Pagi sahabat. Gantengan mana coba?,” kata Fahri dikutip dari Twitter pada Rabu, 12 Agustus 2020.
Baca juga: Jokowi Akan Beri Bintang Jasa ke Fadli Zon dan Fahri Hamzah
Akhirnya, warganet pun merespon unggahan foto Fahri bersama Fadli tersebut. Ada yang kaget kalau mereka sudah berteman sejak lama, dan vokal mengkritik terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro kepada rakyat.
“Oh udah berteman sejak kecil ya, sama sama pintar. Selamat atas penghargaan, berharap tetap vokal untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Jangan sampai penghargaan jadi penutup mulut. Sekali lagi selamat,“ tulis akun @ardhy661.
Sebelumnya diberitakan, rencana Pemerintah memberikan penghargaan Bintang Mahaputra Nararya kepada Fadli Zon dan Fahri Hamzah menuai pro dan kontra di masyarakat. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan pemberian itu tidak bermasalah.
"Bisa dijelaskan bahwa pemberian bintang Mahaputra kepada Fadli Zon dan Fahri Hamzah adalah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mantan ketua/wakil ketua lembaga negara, mantan menteri dan yang setingkat mendapat bintang jasa seperti itu jika selesai tugas dalam satu periode jabatan," tulis Mahfud di akun Twitter-nya @mohmahfudmd, dikutip Selasa 11 Agustus 2020.
Mahfud MD menilai, pemberian ini adalah hal yang biasa dan pernah diberikan kepada politikus-politikus yang lain. Bahkan, beberapa terpidana kasus korupsi seperti Irman Gusman dan Surya Darma Ali juga pernah mendapatkannya.
“Pemerintah tidak boleh tidak memberikan tanpa alasan hukum. Jika bintang jasa tidak diberikan terhadap orang yang kritis berarti pemerintah mempolitisasi hak orang secara unfair," ujar Mahfud.
Sementara itu, pada bulan Agustus ini tidak hanya Fadli dan Fahri saja yang akan mendapatkan bintang jasa. Tetapi juga ada sejumlah tokoh lain seperti Hatta Ali dan Suhardi Alius.
"Ada juga bintang jasa kepada 22 tenaga medis yang gugur karena menangani COVID-19. Ada Bintang Pelopor, Penegak Demokrasi, dan lain-lain. Bulan November bisa ada gelar Pahlawan. Semua ada UU-nya," kata Mahfud.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR periode 2014-2019 Fadli Zon menyampaikan ucapan syukur karena akan mendapatkan Bintang Mahaputra Nararya. Menurutnya, ini adalah penghargaan dari negara.
"Tentu ini sebuah kehormatan karena datang dari negara dan penghargaan ini untuk rakyat karena kapasitas saya sebagai anggota DPR, wakil ketua DPR," kata Fadli Zon dalam wawancara dengan tvOne, Senin, 10 Agustus 2020.
Sementara itu, politikus Partai Gelora, Fahri Hamzah, menanggapi rencana Presiden Jokowi yang akan memberikan bintang tanda jasa kepada dirinya. Menurut Fahri, hal ini sudah disampaikan kepada dirinya beberapa bulan yang lalu.
"Saya ingin menyampaikan bahwa pemberitahuan sesungguhnya sudah disampaikan oleh DPR beberapa bulan lalu, karena semua ini adalah proses kelembagaan," kata Fahri. (ren)
