- Instagram/jrxsid
VIVA - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat ikut menyoroti kasus yang menjerat drummer SID, I Gede Ari Astina atau Jerinx, Erdian Aji Prihartanto, alias Anji, dan Hadi Pranoto. Namun, pejabat yang mengklaim menemukan penangkal COVID-19 hingga meresahkan publik malah dibiarkan.
Anggota Komisi III DPR, Habiburrokhman, mengatakan penegakan hukum itu harus adil karena semua sama di hadapan hukum atau asas equality before the law. Artinya, siapa pun yang melakukan kesalahan termasuk pejabat publik harus ditindak.
"Ini sementara ada yang ditindak (kasus Jerinx), tapi lainnya tidak. Nah itu yang menimbulkan keresahan," kata Habiburrokhman pada Jumat, 14 Agustus 2020.
Baca juga: Ada Nakes Meninggal karena COVID-19, Tanggapan Jerinx Bikin Kaget
Menurut dia, harusnya ada mediasi terlebih dahulu untuk kasus pencemaran nama baik sehingga aparat tidak perlu langsung asal main tangkap dan memenjarakan orang.
“Sudahlah, di masa pandemi ini kita tidak boleh gagah-gagahan, kompak dan bersatu. Kalau ada perbedaan pendapat kita diskusikan," katanya.
Sementara itu, Biro Penelitian, Pemantauan, dan Dokumentasi KontraS, Rivanlee Anandar, mengatakan agar tidak ada tebang pilih dalam menangani kasus, termasuk apabila pejabat atau menteri yang diduga menyebarkan hoaks corona.
"Sebaiknya tidak perlu ditindak dengan pidana tapi mencari mekanisme lain yang mampu membuat jera pelakunya. Mengenai pejabat negara, saya mau bilang bahwa disinformasi tidak selalu diselesaikan dengan ranah pidana. Ada mekanisme lain yang mungkin lebih membuat jera pelakunya, sanksi sosial dan lain-lain," katanya.
I Gede Ary Astiana yang populer dipanggil Jerinx, resmi ditahan Polda Bali Rabu 12 Agustus 2020. Dia jadi tersangka atas kasus dugaan ujaran kebencian lantaran menyebut ‘IDI Kacung WHO’. (ase)
