- tvOne
VIVA – Salah satu deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Chusnul Mariyah mengatakan, lembaga legislatif seperti DPR seharusnya menjadi pengawas dalam bidang anggaran terhadap pemerintah atau eksekutif. Tapi, saat ini terlihat eksekutif dan DPR terjadi kongkalikong.
"Mestinya yang menjadi posisi kontrol budgeting itu DPR. Tapi kalau DPR sudah menjadi stempel dari rezim, terjadi persekongkolan, maka rakyat punya hak mengambil kembali mandat yang diberikan kepada wakil rakyat," kata Mariyah saat acara Indonesia Lawyers Club (ILC) di tvOne, Selasa malam, 18 Agustus 2020.
Misalnya, Mariyah menyebutkan, anggota legislatif tidak tidak lagi memegang mandat dari rakyat dalam hal Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19.
Baca juga: Deklarator KAMI: Mahasiswa Tidak Bisa, Sekarang Emak yang Turun
"Ini UU untuk menyelamatkan warga negara Indonesia dari persoalan pandemi atau UU tentang masalah keuangan yang di situ penggunaan anggaran keuangan tidak bisa dipidanakan, jadi berbagai macam persoalan yang dihadapi," ujarnya.
Sementara itu, Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu membantah parlemen bersekongkol dengan eksekutif. Menurut dia, anggota DPR sering juga mengkritik pemerintah.
"Tidak ada persekongkolan. Justru kita semangat membangun optimisme berlabuh menghadapi terpaan krisis pandemi," kata Masinton.
Ia mengatakan apa yang dilakukan pemerintah saat mengatasi krisis pandemi, di tengah masyarakat yang pesimis justru pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membangkitkan optimisme.
"Yang penting semua kita lihat komitmen dari pemerintah dan parlemen. Kita saat ini optimis benar-benar berjalan dalam situasi pandemi, di mana negara lain mengatasinya dengan ada gejolak sana sini, tapi kita relatif berjalan baik," ujarnya.
