Jokowi Wacanakan Lagi Pemangkasan Eselon di Acara Pencegahan Korupsi
- ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
VIVA – Presiden Jokowi lagi-lagi mewacanakan pemangkasan jabatan eselon di kementerian, lembaga dan pemerintahan daerah. Bagi Jokowi, jabatan eselon saat ini hingga tingkat IV masih terlalu gemuk dan hanya memboroskan anggaran.
Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan arahan pada Aksi Nasional Pencegahan Korupsi yang diselenggarakan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) hari ini. "Organisasi birokrasi yang terlalu banyak jenjang dan terlalu banyak divisi harus kita sederhanakan. Eselonisasi harus kita sederhanakan," kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu 26 Agustus 2020.
Jokowi memastikan, jika nanti wacana itu benar-benar dijalankan, dipastikan tidak bakal mengurangi gaji dan penghasilan para birokrat. Menurut dia, terlalu banyak jabatan eselon hanya memperpanjang rantai birokrasi di pemerintahan. Tidak hanya tata kelola pemerintah saja yang berbelit, tapi juga akan menyedot anggaran.
"Terlalu banyak eselon akan semakin memperpanjang birokrasi akan semakin memecah anggaran dalam unit-unit yang kecil-kecil, yang sulit pengawasannya. Dan, anggaran akan habis digunakan hanya untuk rutinitas saja," ujarnya.
"Ini lah yang sejak awal saya sampaikan. Dan ini lah yang saya tidak mau," tambah mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Sedianya wacana ini pernah disampaikan Jokowi pada tahun lalu. Pada saat itu, Presiden Joko Widodo memaparkan lima program kerjanya selama lima tahun mendatang melalui pidato pertamanya setelah dilantik dalam Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat di kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu 20 Oktober 2019.
Kata dia, aparatur pemerintah, termasuk para menteri dan para kepala daerah, harus bekerja berdasarkan orientasi hasil, bukan lagi berorientasi proses. “Tugas kita bukan hanya membuat kebijakan, tapi membuat masyarakat menikmati pembangunan dan pelayanan; banyak program berjalan, tapi rakyat belum merasakan manfaatnya.”
Atas dasar itu, kata Presiden, kerja pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tidak boleh hanya berdasarkan rutinitas yang monoton, melainkan harus banyak inovasi dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman.
Jokowi lantas menyebut satu per satu program kerjanya selama lima tahun mendatang. Salah satunya, penyederhanaan birokrasi. Jokowi berjanji memangkas habis-habisan birokrasi, terutama yang selama ini dianggap menghambat. “Prosedur yang panjang harus dipotong. Birokrasi yang panjang harus kta pangkas.”
"Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi dua level saja.”
Pejabat eselon diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan kompetensi. Selain itu, transformasi ekonomi, yakni lepas dari ketergantungan terhadap sumber daya alam dan beralih ke industri manufaktur. (ren)
Alasan Sakit, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir Panggilan KPK
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor atau Gus Muhdlor tidak memenuhi panggilan KPK pada Jumat, 19 April 2024, sebagai saksi dalam kasus korupsi pemotongan insentif ASN
