- Reza Fajri/VIVA.
VIVA – Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, memanggil pejabat Kemenkumham, Polri, Kejaksaan Agung dan KPK untuk membahas Peraturan Presiden terkait pelaksanaan supervisi pemberantasan tindak pidana korupsi, Rabu 2 September 2020.
Dalam Perpres disebutkan KPK berwenang mengambil alih tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Polri dan Kejagung dalam rangka supervisi jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Perpres itu akan segera disampaikan oleh Presiden Joko Widodo untuk diundangkan.
"Jadi tadi ada kesepakatan atau kesamaan pandangan, tentang implementasi supervisi yang menyangkut pengambilalihan perkara pidana yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung dan oleh Polri," kata Mahfud usai rapat.
Baca juga: Mahfud MD Singgung Penegak Hukum Rekayasa Pasal dan Perdagangkan Hukum
Mahfud menjelaskan, syarat-syarat itu sudah ada dalam UU tersendiri. Di mana pengambilalihan bisa dilakukan ketika ada laporan masyarakat yang tidak ditindaklanjuti, ada tumpang tindih penanganan antara pelaku korupsi maupun yang diperiksa, dan perkara yang berlarut-larut.
"Itu sudah ada di undang-undang dan disepakati menjadi bagian dari supervisi yang bisa diambil alih oleh KPK dari Kejaksaan Agung maupun dari Polri," terang Mahfud.
Mahfud mencontohkan kasus Djoko Tjandra dan Jaksa Pinangki. Dia menjelaskan bahwa KPK bisa memberikan pandangan dan juga diundang hadir untuk sebuah ekspose perkara yang sedang ditangani. Bahkan, KPK kemudian bisa mempertimbangkan untuk mengambil alih perkara.
"Nah di Kejaksaan Agung juga sudah diberitahu bahwa dia terbuka dalam rangka supervisi, KPK bisa diundang untuk hadir ikut menilai di dalam sebuah ekspose perkara yang sedang ditangani. Nah di situ nanti KPK bisa menyatakan pandangannya. Apakah ini sudah oke proporsional atau harus diambil alih, kan nanti KPK sendiri bisa ikut di situ," kata Mahfud.
Hadir dalam rapat tersebut, Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Ali Mukartono, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pamolango dan Dirjen PP Kemenkumham Widodo Ekatjahjana. (ren)
