Waspada Klaster COVID-19 di Pilkada, Kampanye Jaga Jarak Digencarkan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
Sumber :
  • Sekretariat Negara

VIVA – Pemerintah bakal menggencarkan kampanye jarak selama masa pandemi COVID-19. Setelah kampanye penggunaan masker, mulai hari ini, Senin, 7 September 2020, hingga satu bulan ke depan, sosialisasi jaga jarak bakal disampaikan secara luas ke seluruh daerah.

img_title Bawaslu Surakarta Buka Suara soal Pencalonan Gibran di Pilkada: Tidak Ada Laporan Dokumen Pendidikan

"Kita melanjutkan kampanye yang kemarin adalah memakai masker, maka akan dilanjutkan dengan (kampanye) menjaga jarak mulai 7 September atau hari ini sampai dengan 6 Oktober dengan tagline-nya 'Ayo jaga jarak dan hindari kerumunan'," ujar Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto di Kompleks Istana Kepresidenan usai sidang kabinet paripurna, Senin, 7 September 2020.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Airlangga menuturkan, kampanye 3M memang menjadi prioritas pemerintah dalam hal mematuhi protokol kesehatan. Selain pakai masker dan menjaga jarak, nanti juga disiapkan kampanye mencuci tangan di periode selanjutnya.

img_title KPU Surakarta Akui Verifikasi Ijazah Gibran saat Pilkada Tidak Sampai ke Singapura, Cuma Kemendikbud

"Nanti dilanjutkan 7 Oktober sampai 6 November yaitu ayo cuci tangan dan pakai sabun karena tanggal 15 adalah global handwashing day. Itu 15 Oktober," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Pada kesempatan itu, Airlangga menyampaikan kembali arahan dan instruksi Presiden Jokowi terkait risiko penularan virus di berbagai tempat dan kegiatan. Salah satu yang disorot adalah pelaksanaan pilkada serentak Desember mendatang.

img_title KPU Jelaskan Proses Verifikasi Syarat Pendidikan Pencalonan Gibran Jadi Wapres: Pakai Dokumen saat Pilkada Surakarta

Menurut Airlangga, jangan sampai pelaksanaan pilkada hingga masa pencoblosan justru memunculkan klaster baru.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Baca juga: Pilkada Rawan Penularan COVID-19, Jokowi Ingatkan Tito Harus Tegas

"Melalui Mendagri dan aparat penegak hukum untuk mengingatkan sesuai dengan aturan KPU yang sudah ada. Jadi itu minta untuk ditegaskan sehingga nanti pilkada tidak menjadi penyebar daripada ataupun klaster baru dari pandemi COVID," ujarnya. (ase)

Seminar Perumusan Rekomendasi Kebijakan Strategis dalam Mendukung Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BSKDN Kemendagri Kaji Tata Kelola Pemilu dan Pilkada, Antisipasi Perubahan Sistem Mulai 2029

BSKDN Kemendagri mengkaji tata kelola Pemilu dan Pilkada untuk mengantisipasi perubahan sistem mulai 2029, termasuk wacana Pilkada asimetris melalui DPRD.

img_title
VIVA.co.id
19 November 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut