Pemkot Bandung Berlakukan WFH Setelah 117 Pegawai Positif COVID-19
- ANTARA FOTO/Novrian Arbi
VIVA – Pemerintah Kota Bandung memberlakukan Work From Home (WFH) setelah 117 pegawai dinyatakan positif virus corona atau COVID-19 berdasarkan tes usap atau swab. Pemkot Bandung membatasi kapasitas aktivitas pekerjaan tatap muka sebanyak 50 persen.
WFH ini tertuang dalam Surat Edaran bernomor 061.2/SE.115-BKPP dan mulai berlaku 8 September 2020.
"WFH hanya 50 persen karena kita berada di zona oranye atau zona sedang. Kota Bandung menerapkan WFH dan WFO (Work From Office), maksimal WFO 50 persen dari jumlah pegawai. Sedangkan 50 persen lainnya harus WFH," ujar Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Bandung, Yayan Ahmad Brilyana, Selasa 8 September 2020.
Dalam WFH ini difokuskan kepada pegawai dengan kategori kesehatan, faktor usia dan ibu hamil, serta menyusui.
"WFH mengutamakan ibu hamil, menyusui dan punya sakit bawaan, lansia di atas 50 tahun. Sedangkan bagi pegawai WFO tetap menjaga kesehatan, memakai masker, jaga jarak dan rajin mencuci tangan," katanya.
Baca juga: Mantan PNS Cantik Victorine Lengkong Resmi Maju Pilkada Bitung
Bahkan, lanjut Yayan, bekerja di rumah ini juga berlaku untuk pegawai yang dinyatakan positif. "Bagi yang positif COVID-19 mengisolasi diri sampai dinyatakan sembuh. Bagi pegawai yang sudah swab test harus isolasi mandiri sampai ada hasilnya," ujarnya.
Sebelumnya, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Bandung menyebut 117 pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dinyatakan positif virus Corona berdasarkan tes usap atau swab. Koordinator Bidang Perencanaan, Data, Kajian dan Analisa Gugus Tugas COVID-19 Kota Bandung Ahyani Raksanagara mengatakan, hasil 117 pegawai itu didapat dari tes usap secara masif yang dilakukan sejak 27 Agustus 2020.
"Pemeriksaan secara masif kepada pegawai, bukan hanya ASN di lingkungan Pemkot Bandung dimulai 27 Agustus. Kami ingin mencari dengan aktif supaya yang positif diisolasi dan tidak menyebar," kata Ahyani.
Berdasarkan catatannya, 80 persen dari 117 pegawai yang terkonfirmasi positif COVID-19 itu tidak menunjukkan gejala apa pun. Kemudian, menurutnya, penambahan kasus ini diduga karena adanya transmisi lokal penularan. (art)
Pilkada 2024 Berbeda dan Lebih Kompleks dibanding Pilkada Serentak Sebelumnya, Menurut Bawaslu
Ketua Bawaslu RI mengatakan bahwa Pilkada Serentak 2024 berbeda dan jauh lebih kompleks dibandingkan dengan penyelenggaraan pilkada serentak sebelumnya.
