Sultan Hamengkubuwono X Khawatir PSBB Total DKI Berdampak ke DIY
- VIVA/Wahyu Firmansyah
VIVA – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengkubuwono X, mengkhawatirkan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB Total yang diberlakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Raja Keraton Yogyakarta itu menilai, pemberlakuan keputusan itu bisa sangat berdampak pada daerahnya.
Sultan HB X ini mengkhawatirkan warga DIY di Jakarta akan memilih pulang atau mudik karena PSBBÂ total itu. Mudiknya warga DIY karena penerapan PSBB dinilai Sultan HB X perlu mendapatkan perhatian lebih.
"Kita khawatir sebelum tanggal 14 (September) mungkin orang Yogya (DIY) yang ada di Jakarta kembali (mudik) seperti kemarin. Itu yang mestinya yang harus kita waspadai itu," ucap Sultan HB X di DPRD DIY, Kamis 10 September 2020.
Penerapan PSBBÂ total di Jakarta, seperti kembali pada penerapan awal pandemi, membuat aktivitas orang semakin dibatasi. Awal-awal penerapan PSBB di Ibu Kota, tidak sedikit warga yang memilih mudik, termasuk ke Yogyakarta.
"Saya khawatir (DKI Jakarta) di-close, orang pada keluar," tutur Sultan HB X.
Terkait kondisi ini, Sultan HB X pun meminta kepada Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X selaku ketua Gugus Tugas Pemerintah DIY untuk penanganan COVID-19 segera menggelar rapat koordinasi. Sultan meminta kepada Gugus Tugas untuk menyiapkan sederet langkah mengantisipasi dampak PSBB yang diberlakukan Jakarta ini terhadap DIY.
Selain itu, Sultan HB X meminta pada lurah atau pengurus lingkungan seperti ketua RT agar menerapkan langkah pencegahan di wilayah masing-masing. Langkah ini bisa berupa dari pendataan warga, hingga karantina wilayah.
"Itu (pendataan) untuk memudahkan tracing kok. Masuk Malioboro pun begitu, datanya masuk. Masuk desa, datanya masuk. Yang penting kalau nanti ada yang sakit tracing-nya mudah," tutur Sultan HB X. (art)
Malaysia Terdampak Kabut Asap Karhutla, Perwakilan RI Blak-blakan Ungkap Langkah Pemerintah
Pemerintah Indonesia mengerahkan puluhan helikopter dan belasan pesawat untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah.
