Ben Brahim: Saya Bela Tanah Adat
- Istimewa
VIVA – Calon Gubernur Kalimantan Tengah, Ben Brahim S. Bahat, menyampaikan bahwa ia tidak tanggung-tanggung dalam membela masyarakat adat dan tanah adat di bumi Kalimantan Tengah..
“Saya tidak tanggung-tanggung, yang saya bela adalah masyarakat, dan alhamdulillah puji tuhan dalam 3 tahun semuanya clear, selesai,” kata Ben Brahim, Minggu 13 September 2020.
Baca juga: Ben Siapkan 50 Ribu Lapangan Kerja Baru Buat Milenial Kalteng
Ben Brahim menjelaskan bahwa melindungi dan menghargai tanah adat adalah salah satu misi utamanya.
“Di Kalimantan Tengah yang kita cintai ini, sudah tentu ini salah satu misi kami yaitu melindungi dan menghargai tentang hak-hak adat dan tanah adat, ini misi, bapak, ibu, anak-anakku sekalian, ini misi,” tegas Ben.
Menurut Ben, ia sudah memulai misi tersebut sejak awal ia melayani masyarakat sebagai Bupati Kabupaten Kapuas.
“Ini misi sejak kami melayani di periode pertama kami di Kabupaten Kapuas,” kata Ben.
Ben pun menceritakan bahwa ia sudah membuktikan mampu menyelasaikan permasalahan tanah adat di Kabupaten Kapuas dalam 3 tahun pertama di periode pertamanya sebagai Bupati Kabupaten Kapuas.
“Masyarakat selalu bersengketa dengan para investor, tiga tahun pertama, periode pertama, saya menyelesaikan perselisihan antara masyarakat adat dengan perusahaan,” ucap Ben.
Ben kembali menceritakan, bahwa siang malam ia terus berkutat dengan permasalahan tanah adat dan akhirnya bisa menyelesaikannya dengan penuh sukacita.
“Bayangkan bapak ibu, 3 tahun masyarakat berjubel, bisa 50 orang (dalam) 1 hari datang, siang malam, hanya menuntut yaitu tanahku kena gusur, tanahku kena gusur, nah ini kita selesaikan,” ucap Ben.
Ben Brahim menegaskan bahwa ia sudah membuktikan keberpihakannya kepada masyarakat adat dan tanah adat. “Kami berbicara dengan bukti, nyata yang telah kami lakukan,” kata Ben Brahim.
DPR Usul Pilkada Hanya Pilih Kepala Daerah Tanpa Wakil
Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengusulkan pilkada dilakukan hanya untuk memilih kepala daerah, sementara wakilnya ditetapkan berdasarkan pilihan kepala daerah.
