VIVAnews - Menanggapi RPM Konten Multimedia yang jadi perdebatan banyak kalangan, Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar tidak terlalu serius memperhatikannya.
Patrialis beranggapan bahwa pertentangan adalah hal yang wajar. Bagi pemerintah yang terpenting adalah bagaimana dalam upaya penyelenggaraan teknologi itu, sambil masyarakat juga tetap bisa terlindungi.
Patrialis tidak berkesan apapun soal perdebatan RPM Konten. "Kalau perdebatan, mana si di dunia ini yang tidak ada pertentangan," kata Patrialis di Kantor Menko Perekonomian, Kamis 18 Februari 2010.
Bagaimana pendapat Patrialis tentang RPM Konten yang dinilai melanggar hak asasi pers? Patrialis tidak bersedia menjawab.
"Nanti saja lah itu," ujarnya berkelit sambil menutup pintu mobilnya dan pergi meninggalkan Kantor Menko Perekonomian.
Amnesty International Sebut Pelanggaran HAM di RI Semakin Buruk, Aparat Paling Banyak Terlibat
Amnesty International menyoroti beberapa hal yang menunjukkan semakin buruknya situasi HAM di Indonesia, di mana represi atas kebebasan sipil sering terjadi.
