Sampoerna Foundation Bantah Ikut Usulkan Hapus Pelajaran Sejarah
- Kemdikbud.go.id
VIVA – Yayasan Putera Sampoerna (PSF) angkat bicara terkait isu yang beredar terlibat dalam proses penyederhanaan kurikulum nasional. Memang, disadari pentingnya kurikulum nasional sebagai panduan pendidikan nasional. Namun, PSF tidak berinisiatif melakukan perubahan atau penyederhanaan kurikulum nasional khususnya pelajaran sejarah.
Baca Juga: Harga Emas Hari Ini 23 September 2020: Global Naik Tipis, Antam Turun
“PSF juga tidak mengusulkan penghapusan mata pelajaran sejarah. PSF fokus melatih dan menyebarkan praktik baik pendidikan ke seluruh penjuru Indonesia,” kata Head of Marketing & Communications Putera Sampoerna Foundation, Ria Sutrisno melalui keterangan tertulis yang diterima VIVA pada Rabu, 23 September 2020.
Menurut dia, perubahan kurikulum nasional merupakan tanggung jawab pemerintah dan bukan tanggung jawab masyarakat atau sektor private. Maka, PSF tidak pernah terlibat atau berpartisipasi dalam pembahasan kurikulum nasional dan perubahan, termasuk tidak mengusulkan wacana penghapusan mata pelajaran sejarah di SMK.
“Sebagai lembaga, PSF tidak diminta pemerintah dan tidak mengusulkan kepada pemerintah untuk melakukan pengkajian, analisis atau penyusunan naskah akademik,” ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, Anggota DPR RI, Fadli Zon mengatakan, apabila informasi yang menyebutkan ada campur tangan Sampoerna Foundation dalam rencana penyederhanaan kurikulum yang ingin menghapus pelajaran sejarah, ini tentu adalah sebuah skandal. Hal itu, kata Fadli, bukanlah sesuatu yang baik untuk pendidikan di Indonesia.
"Kalau pernyataan dlm berita ini benar, bahwa inisiasi penyederhanaan kurikulum yg menghapus mapel sejarah datang dr Sampoerna Foundation, maka ini bisa dibilang sbh skandal. Harus segera ada klarifikasi dr Mendikbud Nadiem @Kemendikbud_RI ," kata Fadli.
Sementara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim mengaku terkejut dengan informasi yang beredar beberapa hari terakhir bahwa mata pelajaran sejarah akan dihilangkan dari kurikulum pendidikan. Nadiem menegaskan kabar itu tidak benar.
"Saya ucapkan tidak ada sama sekali kebijakan regulasi atau perencanaan penghapusan mata pelajaran Sejarah. Isu ini keluar karena ada presentasi internal yang keluar ke masyarakat, dengan salah satu permutasi penyederhanaan kurikulum," kata Nadiem dalam video yang diunggah di Instagram @kemdikbud.ri.
Kementerian, kata Nadiem, memiliki banyak evaluasi berbeda yang akan melalui proses Focus Group Discussion (FGD) maupun uji publik. Dia menegaskan, dari semua model itu, belum tentu menjadi final karena ada berbagai macam opsi yang diperdebatkan secara terbuka.
"Di 2021 kami akan melakukan berbagai macam prototyping di sekolah penggerak yang terpilih dan bukan dalam skala nasional. Jadi tidak ada kebijakan apa pun yang keluar di 2021, dalam skala kurikulum nasional, apalagi penghapusan mata pelajaran Sejarah," ujarnya. (ren)
