Airlangga: Kenaikan Kasus COVID-19 Tak Terkait Langsung dengan Pilkada
- ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
VIVA – Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa peningkatan kasus COVID-19 tidak terkait langsung dengan penyelenggaraan pilkada.
Sebab, menurutnya, beberapa daerah yang tidak menyelenggarakan pilkada angka penularannya pun masih tetap meningkat. Termasuk Provinsi DKI jakarta,.
"DKI Jakarta itu tidak melakukan pilkada, namun angkanya tetap merangkak meningkat. Sehingga tentu pilkada ini tidak berkaitan langsung dengan kenaikan positivity rate," kata Airlangga dalam telekonferensi, Jumat, 2 Oktober 2020.
Baca juga: Piutang Negara RP358,5 Triliun, Kemenkeu Ungkap Proses Tagih Mencekam
Airlangga yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu menuturkan bahwa yang menyebabkan kenaikan angka penularan hingga saat ini adalah ketidakdisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.
Karena itu, Airlangga memastikan bahwa pemerintah juga akan terus mendorong pelaksanaan operasi yustisi, agar kedisiplinan masyarakat terus bisa dijaga.
"Dan juga agar terus dilakukan kampanye menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan," kata Airlangga.
Selain itu, pada setiap pelaksanaan pilkada tersebut, pemerintah juga berharap adanya sirkulasi dana sekitar Rp25 triliun sampai Rp26 triliun. Sirkulasi dana itu dari para calon kepala daerah maupun dari dana penyelenggaraan pilkada oleh KPU dan Bawaslu.
Airlangga juga berharap, dengan biaya penyelenggaraan Pilkada mencapai sekitar Rp19 triliun itu, akan mampu menyerap banyak orang sebagai tenaga kerja.
"Untuk biaya penyelenggaraannya yang Rp19 triliun tentu menggunakan banyak sekali tenaga kerja, yang nanti dilibatkan dalam penyelenggaraan (Pilkada)," ujarnya.
