- Tangkapan layar
VIVA – Website resmi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sempat tak bisa diakses pada Kamis pagi, 8 Oktober 2020. Bahkan di sejumlah media sosial juga sempat beredar tangkapan layar tulisan Dewan Perwakilan Rakyat berubah menjadi ‘Dewan Penghianat Rakyat’.
Ketika dikonfirmasi, Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan, memang sejak disahkannya RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law menjadi undang-undang pada Senin, 5 Oktober 2020, muncul upaya peretasan situs DPR RI. Bahkan sampai siang ini masih terus ada upaya peretasan situs.
"Kalau upaya untuk meng-hack itu memang ada, sejak Senin malam sampai siang ini masih ada upaya itu. Dan masih berat di website DPR. Itu memang ada upaya untuk meng-hack," kata Indra, ketika dikonfirmasi, Kamis, 8 Oktober 2020.
Baca juga: Dicegah Masuk Jakarta, Ribuan Buruh Tutup Jalan-jalan di Bekasi
Namun Indra membantah terkait adanya tulisan Dewan Penghianat Rakyat yang ada di DPR. Menurut Indra hal tersebut merupakan editan dari pihak yang tidak bertanggung jawab.
"Tapi kalau tulisan (Dewan Penghianat Rakyat) itu semua editan, enggak ada. Itu cuma editan saja," kata Indra.
Terkait upaya untuk mencegah agar tidak kembali diretas, Setjen DPR telah bekerja sama dengan Kepolisian. Begitu juga dengan penyedia layanan internet yakni PT Telkom.
"Sebenarnya sudah dimonitor juga baik dari Telkom maupun Kepolisian Bareskrim. Untuk upaya menyerbu supaya tidak terjadi. Tapi memang masih agak berat sampai sekarang, kami tetap memagari. Mereka kan ini modelnya di-dos ya. Membanjiri website dengan berbagai itu ya, virus," kata Indra. (ase)
AS Tuntut 7 Warga China atas Peretasan Jahat yang Disponsori Negara
Amerika Serikat pada Senin, 25 Maret 2024 mengumumkan penuntutan terhadap tujuh warga negara China atas tuduhan melakukan kampanye peretasan jahat yang disponsori negara.
