- VIVA/Andri Mardiansyah (Padang)
VIVA – Aksi unjuk rasa penolakan pengesahan Undang Undang Cipta Kerja di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat dua hari terakhir, berujung ricuh. Bentrokan massa aksi dari kalangan pelajar dan aparat kepolisian pecah.
Perang batu dan gas air mata pun terjadi. Selain memukul mundur massa, polisi juga berhasil mengamankan sejumlah pendemo yang disinyalir adalah provokator di lapangan.
Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta) Padang, Sumatera Barat AKBP Imran Amir menyebutkan, aksi unjuk rasa itu terindikasi didalangi oleh aktor intelektual yang memang sengaja menginginkan kondisi demonstrasi menjadi chaos. Bahkan, berdasarkan keterangan dari pelajar yang diamankan, ada pengakuan kalau mereka mendapat bayaran Rp20-50 ribu.
“Sudah kami mintai keterangan. Mereka mengaku ada yang ajak dan dibayar. Mereka mengakui dibayar,” kata Imran Amir, Sabtu 10 Oktober 2020.
Baca juga: Polisi Ungkap Ada Pesan Ajak Remaja Rusuh di Demo Tolak Omnibus Law
Imran menjelaskan, sebanyak 84 orang yang diamankan, berasal dari daerah lain. Ada yang dari Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Dharmasraya dan beberapa daerah lainnya. Mereka, memang tidak ada agendanya di Padang, mereka didatangkan ke sini untuk membuat keributan.
Para pelajar yang diamankan itu mengaku diberi makan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kerusuhan di Kota Padang.
“Ada aktor intelektual di balik ini aksi yang dilakukan oleh pelajar di Kota Padang, karena mereka dibiayai, diberi uang dan diberikan makan. Mereka semua dibiayai, mereka semua terkoordinir hanya untuk satu tujuan, yaitu untuk chaos,” tuturnya.
Untuk mengetahui siapa dalang atau aktor intelektual di balik itu, kata Imran, polisi saat ini sedang melakukan pemeriksaan secara profiling terhadap puluhan massa lainnya yang telah diamankan. Dengan demikian, nanti bisa diketahui siapa orang yang membiayai mereka.
“Sedang pemeriksaan secara profiling. Nanti, orangnya siapa (aktor), akan kami periksa sampai ke sana,” katanya.
