- VIVA/M Ali Wafa
VIVA – Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyebutkan, langkah pemerintah mengusulkan Undang-undang Cipta Kerja yang telah disepakati bersama DPR RI sudah on the track. Sebab, aturan ini diperlukan guna memberikan kemudahan berbisnis di Indonesia, terutama pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).
Hal ini disampaikan oleh Politisi Partai Golkar dalam akun Youtube Bamsoet Channel bersama Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, yang membahas soal Bongkar UU Omnibus Law Cipta Kerja.
Sebab, Politisi Partai Golkar ini punya cerita pernah kunjungan kerja ke Abu Dhabi bahwa para pengusaha besar di sana mengeluhkan sulitnya mengurus proses perizinan di Indonesia. Padahal, mereka ingin membawa uang triliunan rupiah tapi malah ditendang sana-sini dalam hal pengurusan izin.
Baca juga: Tak akan Surati Jokowi, Gubernur Edy Lakukan Ini Sikapi UU Cipta Kerja
"Mendengar cerita Bapak Presiden RI (Joko Widodo), mereka di negaranya (Abu Dhabi) satu hari atau dua hari kelar mengurus izin. Barangkali, itu juga pemikiran Pak Presiden kita harus menjadi negara yang menarik bagi investor," kata Bamsoet.
Menanggapi hal tersebut, Airlangga mengatakan, kemudahan yang ada di Abu Dhabi sudah diadopsi dalam UU Cipta Kerja yang baru saja disahkan oleh pemerintah dan DPR pada Senin, 5 Oktober 2020. Misalnya, para pelaku usaha kecil menengah (UKM) sangat mudah untuk membentuk perseroan terbatas (PT).
"Jadi, UKM cukup register pendaftaran satu kali sudah bisa kemana-mana. Bisa usaha, pinjam uang ke perbankan dan lainnya. Kalau sebelumnya kan harus izin A, izin B, izin C dan sebagainya," kata Airlangga menimpali Bamsoet.
Karena itu, Bamsoet menilai bahwa sebetulnya apa yang dilakukan pemerintah sekarang ini sudah on the track menerbitkan UU Cipta Kerja yakni mengarah kepada bisnis yang mudah.
"Sehingga, para pengusaha baik tingkat menengah maupun bawah itu mudah untuk berusaha termasuk investor yang ingin masuk ke Indonesia mudah. Karena, pesaing kita cukup banyak di antaranya Vietnam," jelas Bamsoet.
