Prabowo Ungkap Dalang dan Pemodal Demo Rusuh Omnibus Law

Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo Subianto di Kalimantan Tengah
Sumber :
  • Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden

VIVA – Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra angkat bicara terkait pro dan kontra Omnibus law UU Cipta Kerja. Prabowo menilai banyaknya aksi atau demontrasi yang berujung pada kerusuhan dan perusakan fasilitas umum sangat layak dipertanyakan.

"Kalau nanti yang dibakar sarana umum itu kan dibangun dengan uang rakyat untuk kepentingan rakyat. Jadi coba itu anak-anak itu pikirkan," kata Prabowo Subianto dalam video yang diunggah di YouTube pada Senin, 12 Oktober 2020.

"Saya enggak yakin ya ini dari mahasiswa, dari pemuda. Ini pasti ada dalangnya pasti ada anasir-anasir ini. Ini pasti juga anasir yang dibiayai asing. Enggak mungkin ada patriot yang mau bakar milik rakyat," lanjut dia.

Dia mengatakan paham bahwa para pemimpin buruh pada saat ini sekarang merasakan dilema. Di satu sisi mereka harus mendengarkan buruh namun juga memikirkan pengusaha yang bisa "kabur" kapan saja ke luar negeri.

"Dan 80 persen sudah tercapai, 10 dan 20 persen lagi bisa diperjuangkan," kata dia soal kepentingan buruh yang terakomodasi dalam Omnibus Law.

Prabowo juga mengingatkan situasi yang masih pandemi COVID-19 sehingga wabah ini tengah menjadi prioritas untuk ditangani.

“Masak menganjurkan anak-anak muda itu untuk demo, saya lihat banyak enggak pakai masker dan bersentuhan dengan kawannya. Ini yang dalang ini tidak bertanggung jawab sama sekali. Saya sangat prihatin. Ini kan lagi COVID," katanya.

Dia juga meminta bagi pihak yang tidak puas dengan Omnibus Law agar segera membawanya ke MK untuk melakukan judicial review. (ase)

Bahlil Yakin Jokowi Mau Bertemu dengan Megawati: Tidak Perlu Grasah Grusuh
Calon presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto

Prabowo Minta Pendukungnya Tak Lakukan Aksi di MK

Presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto meminta para pendukungnya untuk membatalkan aksi damai yang rencananya dilakukan di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

img_title
VIVA.co.id
19 April 2024