JK Janji Bantu Pemerintah Selesaikan Konflik Papua dengan Jalur Damai

Jusuf Kalla
Sumber :
  • VIVA/M Ali Wafa

VIVA - Wakil Presiden RI ke-12 Jusuf Kalla berjanji akan membantu pemerintah untuk menyelesaikan konflik di Papua melalui jalur perdamaian. Menurutnya, penyelesaian melalui jalur diplomasi sangat memungkinkan untuk ditempuh, seperti penyelesaian konflik Aceh.

Selesaikan Persoalan Papua, Jusuf Kalla Beri Saran Begini ke Prabowo-Gibran

“Selama Indonesia merdeka kita telah mengalami 15 kali konflik yang besar yang korbannya di atas 1000 jiwa. Dari 15 konflik tersebut 13 kita selesaikan melalui operasi militer dan sisanya melalui jalur perdamaian,” kata JK melalui keterangan tertulis, Rabu 14 Oktober 2020.

JK pun mencontohkan bahwa Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang dikenal keras pun bisa diajak berunding dengan pemerintah untuk mewujudkan perdamaian di Aceh pada 2005. Meski begitu, Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) ini menjelaskan untuk menyelesaikan konflik Papua pendekatannya agak sedikit berbeda dengan Aceh.

Pengawasan Pilkada 2024 di Kabupaten Puncak Papua Terancam Tak Maksimal

Baca juga: Rawan Corona, JK Saran Pilkada Serentak 2020 Ditunda Dulu

Menurut JK, itu karena ada banyak faksi yang terdapat pada gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Sementara pada Gerakan Aceh Merdeka hanya ada satu garis komando.

Amnesty International Sebut Pelanggaran HAM di RI Semakin Buruk, Aparat Paling Banyak Terlibat

Meski memahami pola diplomasi ini, JK menolak untuk membeberkan secara terbuka mengenai pendekatan apa yang digunakan untuk menyelesaikan konflik di Papua melalui jalan damai.

“Pada dasarnya semua konflik itu bisa diselesaikan dengan jalur damai. Namun untuk konflik Papua berbeda pendekatannya dengan di Aceh. Namun demikian bukan berarti itu tidak bisa diselesaikan itu ada caranya namun saya tidak akan beberkan secara terbuka,” ujarnya.

Politisi senior Partai Golkar ini pun menegaskan dalam upaya mendamaikan pihak yang bertikai, prinsip yang harus dipegang adalah win-win solution, dan dignity for all.

Sehingga tidak boleh ada pihak yang merasa kalah dan dilecehkan martabatnya. Misalnya pada saat upaya damai di Aceh, GAM tidak pernah menyerahkan senjata ke pemerintah, namun mereka potong sendiri menjadi dua bagian.

"Itu adalah upaya menjaga martabat GAM," tutur JK. (ren)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya