Politikus PKB Sarankan DPR Panggil WHO Minta Penjelasan soal COVID-19

Anggota Komisi VI DPR Fraksi PKB Marwan Jafar
Sumber :
  • Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

VIVA – Anggota Komisi VI DPR Fraksi PKB Marwan Jafar memberikan apresiasi terkait langkah Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Kesehatan Terawan ke Dirjen World Health Organization (WHO) untuk mengamankan komitmen pengadaan vaksin COVID-19.

Keuskupan Agung Jakarta Sebut Paus Fransiskus Akan Kunjungi Indonesia September 2024

Menurut Marwan, hal ini sesuai dengan masukan konstruktif dan solutif yang disampaikannya terkait manajemen penanganan kesehatan dan ekonomi, dalam menangani pandemi COVID-19. Selain itu, Marwan juga meminta agar DPR mampu memanggil WHO dalam rapat pembahasan COVID-19.

Menurut Marwan, penjelasan WHO sangat diperlukan untuk menepis isu strategis dan kontroversial yang berkembang di masyarakat. "Saya masih tetap mengusulkan DPR panggil WHO rapat resmi dengan DPR, supaya dapat sumber informasi langsung, bukan dari media massa dan apalagi informasi hoaks," kata Marwan, kepada wartawan, Kamis, 15 Oktober 2020.

Menkes: Implementasi Nyamuk Ber-Wolbachia untuk Tanggulangi Dengue Mulai Bergulir

Baca: Terungkap, Antibodi Pasien Sembuh COVID-19 Bertahan Hingga 2 Tahun

Marwan juga menambahkan, penjelasan WHO harus transparan, detail dan berdasarkan dalil ilmiah. Hal itu agar WHO mendapatkan kembali legitimasinya dari rakyat internasional, termasuk Indonesia sebagai anggota PBB sehingga dapat menepis berbagai dugaan dan asumsi konspirasi global.

Sosok Helena Lim, ‘Crazy Rich’ PIK Jadi Tersangka Kasus Korupsi Timah

Mantan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi itu mengatakan, isu-isu strategis dan kontroversial yang berkembang di masyarakat perlu segera dilakukan klarifikasi oleh WHO di forum perwakilan rakyat Indonesia sebagai anggota PBB.

Selain itu, lanjut Marwan, WHO harusnya dapat memfasilitasi kerja sama antar negara upaya percepatan pencegahan penyebaran COVID-19 secara murah. Menurutnya, Putin sendiri telah menyampaikan dalam forum PBB untuk memberikan vaksin gratis.

"WHO kan organisasi di bawah PBB. WHO juga perlu membantu fasilitasi kerja sama antarnegara untuk percepatan recovery sektor kesehatan bagi semua anggotanya. Sektor kesehatan menjadi sangat vital untuk segera diatasi, di samping sosial dan ekonomi," ujarnya

Dalam kesempatan itu, Marwan mengusulkan, agar pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN, Kemenlu, dan Kementerian Kesehatan juga harus menjajaki kerja sama dengan sejumlah negara-negara maju, termasuk negara Asia terkait vaksinasi COVID-19.

"Seharusnya Indonesia tidak hanya kerja sama dengan satu negara. Kerja sama ini bisa dilakukan dengan negara-negara lain. Termasuk dengan negara-negara di Asia, bisa dengan Rusia, Philipina, Arab Saudi," katanya.

Marwan mencontohkan, China misalnya sudah menjajaki kerja sama dengan sejumlah negara dalam penanganan COVID-19. Dimana, China telah melakukan kerja sama dengan 69 negara dalam rangka vaksinasi COVID-19.

"China membangun kerja sama dengan 69 negara maju untuk vaksinasi COVID-19. Artinya tidak menutup kemungkinan kerja sama dengan negara-negara lain. Di antara negara eropa itu yang sudah kerjas ama dengan Asia itu Rusia," ujar Marwan.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya