Pemerintah Khawatir Badai Hoax Vaksin COVID-19 dan Polemik Halal-Haram
- VIVA/Misrohatun Hasanah
VIVA – Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menegaskan, penyebaran informasi tentang pengadaan dan rencana proses vaksinasi massal COVID-19 oleh pemerintah harus dijaga dengan ketat.
Segala macam pemberitaan tentang proses pengadaan vaksin dan vaksinasi jangan sampai terjebak pada berbagai macam hoax dan disinformasi yang memperkeruh ruang publik.
"Saya ingin sampaikan, untuk [informasi soal vaksin COVID-19] kita nanti harus membicarakannya dengan baik di tingkat masyarakat. Jangan sampai nanti ruang publik diisi oleh hoax-nya (soal vaksin) terus,” kata Johnny dalam telekonferensi, Minggu, 18 Oktober 2020.
Baca: Ini Berbagai Kemungkinan Saat Vaksin COVID-19 Tersedia
Ada sejumlah masalah yang betul-betul krusial dan harus menjadi perhatian bersama, dari proses penelitian dan pengadaan vaksin COVID-19. Pertama, soal jumlah vaksin dan berapa banyak yang nanti sampai ke Tanah Air. "Karena dia tidak mungkin datang sekaligus untuk memvaksinasi seluruhnya; dia datangnya pasti bertahap, dan ini harus diatur.”
Kedua, sertifikat vaksin, baik sertifikasi dari sisi medis melalui BPOM maupun WHO, Johnny berharap semua prosesnya sudah bisa selesai pada saat memasuki tahap vaksinasi. "Tetapi masyarakat harus disampaikan mengenai hal tersebut, bahwa semua tahapan-tahapannya (penelitian vaksin) sudah dilakukan," ujarnya.
Selain itu, soal sertifikat halal vaksin, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga sudah mulai terlibat aktif di dalamnya. Lembaga itu akan menerbitkan fatwa tentang hukum halal atau haram vaksin COVID-19. "Agar jangan sampai lagi dipolemikkan (soal sertifikasi halal)," ujarnya.
Mengenai harga vaksin, Johnny berharap hoax soal demand dan supply yang tidak seimbang seperti sebelumnya, tidak akan terus diproduksi. Banyak informasi tidak bertanggung jawab, katanya, yang mengatakan bahwa suplai vaksin kecil sementara permintaan atau kebutuhannya begitu besar.
"Nah, masalah harga ini akan menjadi perhatian. Jangan sampai nanti proses vaksinasi menjadi persoalan di luar dari tujuan kesehatan itu sendiri. Maka ini perlu dilakukan orkestrasi komunikasi publik yang penting," katanya.
