- Lukas/Biro Pers Sekretariat Presiden
VIVA – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin genap satu tahun memimpin Indonesia, Selasa, 20 Oktober 2020.
Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas menilai pemerintahan Jokowi masih banyak kekurangan yang harus dibenahi.
"Karena, jangankan ekonominya tumbuh, malah negeri ini terseret ke dalam resesi karena pertumbuhan ekonominya negatif dalam dua kuartal secara berturut-turut. Sehingga telah menyebabkan meningkatnya secara tajam angka PHK, pengangguran dan kemiskinan," kata Anwar Abbas kepada VIVA di Jakarta.
Baca juga: Buruh Depok Tak Bergerak ke Istana, Pilih Curhat untuk Jokowi
Apalagi, lanjut dia, kalau dibandingkan dengan masa atau periode sebelumnya, hal ini jelas merupakan kemunduran yang luar biasa. Bahkan, akibat dari kemunduran dan dalamnya krisis ini, pemerintahan Jokowi belum tentu akan bisa memulihkannya dalam waktu dekat atau bahkan sampai habis periodenya pada 2024.
"Tapi, meskipun data dan faktanya sedemikian rupa buruknya, kita tentu tidak bisa dengan mudah menyimpulkan, apalagi menyalahkan bahwa pemerintahan Jokowi telah gagal. Karena saya yakin siapa pun yang menjadi presiden di negeri ini sekarang ini pasti juga tidak akan mampu menghindarinya," ujarnya.
Karena, masalah ini tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan COVID-19 yang tidak hanya melanda dan merontokkan ekonomi negeri ini, tapi juga telah melanda dan merontokkan ekonomi negara-negara lain di dunia. Termasuk ekonomi dari negara-negara superpower seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa barat.
Selain itu, China dengan rontok dan bermasalahnya ekonomi mereka oleh COVID-19, maka ekonomi Indonesia tentu dengan sendirinya juga akan bermasalah. Karena, ekonomi bangsa Indonesia dan ekonomi negara-negara lain juga sudah terlalu jauh dan dalam berintegrasi dengan ekonomi dunia.
Menurut dia, begitu ada satu negara yang ekonominya bermasalah, maka tentu akan berdampak secara beruntun kepada negara-negara lain. Untuk itu, satu pelajaran berharga dari peristiwa ini adalah tampaknya harus selalu siap untuk menghadapi krisis agar setiap terjadi krisis tidak terlalu kaget dan terpukul.
"Lalu, apa yang harus kita lakukan? Meminjam istilah Bung Hatta, kita harus benar-benar bisa membuat dan membenahi ekonomi nasional kita dengan memperbesar tenaga beli rakyat," ujarnya.
Maka, produksi yang harus ditujukan pertama-tama dan utama adalah untuk kepentingan ke dalam, yaitu untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Ini bukan berarti ekspor tidak penting, tapi sifat dari ekspor itu yang berubah dari sebagai tujuan yang pertama dan utama menjadi bertujuan untuk membayar impor dari barang-barang yang diperlukan untuk pembangunan.
Karena, dalam konsep ini yang menjadi tekanan adalah bagaimana bisa menghasilkan barang-kadang keperluan hidup bangsa Indonesia yang bahannya terdapat di Tanah Air.
"Dan apa yang tidak dapat kita hasilkan sendiri itulah yang kita datangkan dari luar negeri untuk menggenapkan keperluan rakyat dan negara yang itu kita bayar dengan ekspor," katanya.
Untuk itu, dalam hal yang terkait dengan impor, Bung Hatta juga mengatakan bahwa harus bisa melakukan perubahan di mana, menurutnya, impor barang-barang konsumsi harus diperkecil berangsur-angsur dan impor barang-barang produksi seperti mesin, serta alat untuk bekerja lainnya diperbesar yang dibayar dengan barang-barang yang diekspor.
Ia mengimbau agar keadaan ekonomi negeri ini benar-benar menjadi kuat dan tangguh di tengah-tengah kehidupan ekonomi global dan agar negeri ini tidak terlalu terpukul bila terjadi krisis ekonomi dunia.
"Maka kita harus bisa mengusahakan agar barang-barang yang kita ekspor itu adalah barang yang sudah jadi atau barang industri, sehingga kita dapat menciptakan nilai tambah yang besar dan itu tentu saja akan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat secara keseluruhan," katanya.
