Muhadjir: Jokowi Berpesan Hati-hati soal Pemanfaatan Vaksin COVID-19
- VIVA/ Reza Fajri.
VIVA – Vaksin COVID-19 akan siap diberikan kepada masyarakat. Meski begitu, pemerintah akan berhati-hati dalam pemanfaatannya.
Bahkan Presiden Jokowi meminta jajarannya untuk bisa berhati-hati dalam penganggarannya mengingat itu adalah dana rakyat. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan pemanfaatan vaksin ini nantinya harus diperhitungkan benar.
"Intinya, Presiden pesan betul untuk hati-hati di dalam pemanfaatan (vaksin COVID-19), termasuk biaya pengadaan. Beliau menyampaikan ingat bahwa ini kita menggunakan APBN dan itu menjadi tanggung jawab terhadap rakyat, karena itu beliau mewanti-wanti agar itu dipertimbangkan betul," kata Muhadjir dalam keterangan pers Kemenko PMK, Selasa 20 Oktober 2020.
Baca juga: Proses Pembuatan Vaksin Berjenjang demi Jaga Kemanjuran
Untuk pemanfaatannya, Muhadjir mengatakan tidak semua masyarakat Indonesia akan disuntikkan vaksin ini. Pemerintah tetap mengacu kepada standar WHO (organisasi kesehatan dunia), yaitu 70 persen dari populasi, berdasarkan wilayah yang terpapar virus COVID-19.
"Ini kalau di Indonesia kan tidak. Jadi tidak semua daerah memiliki tingkat viral load yang sangat berbahaya. Karena itu nanti jangan ada pikiran bahwa semua harus tervaksinasi," kata mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu.
Dengan vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat diharapkan terbentuk ketahanan tubuh, di mana dengan vaksin ini nantinya sebagian besar orang telah memiliki kekebalan terhadap penyakit tertentu, dalam hal ini virus Corona.
Terhadap masyarakat, lanjut Muhadjir, Presiden Jokowi meminta agar dilihat siapa penerima. Vaksin gratis yang akan diberikan kepada masyarakat tertentu, harus dilihat by name by addres, kenapa orang ini harus menerima sehingga diharapkan tepat sasaran.
"Untuk mereka yang memiliki kemampuan beli, silakan tapi tidak dipaksa dan sukarela. Presiden selalu mewanti-wanti supaya hati-hati, harus cepat tapi tidak boleh grasak-grusuk, harus dihitung betul termasuk by name by address-nya siapa, orangnya siapa, kenapa dia diberi itu harus jelas," tegas Muhadjir.
Vaksin ini juga, lanjut Muhadjir, harus disiapkan sumber daya manusia yang baik dan terlatih. Pemerintah tidak ingin ada human eror nantinya.
"Karena ini vaksinnya dari berbagai macam jenis, penanganannya, tenaganya juga harus dilatih dengan sungguh-sungguh jangan sampai jadi kesalahan human error dalam vaksinasi," katanya. (ren)
