Kuasai Media Sosial, Setiap ASN Disarankan Punya Tiga Akun

Ilustrasi aktivitas di medsos
Sumber :
  • U-Report

VIVA - Dosen Universitas Pelita Harapan, Jakarta, Emrus Sihombing, menyarankan agar setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki tiga akun media sosial. Tujuannya untuk menguasai pembicaraan di media sosial.

Bobby Nasution akan Jalin Komunikasi dengan NasDem dan PKB untuk Pilgub Sumut

"Harusnya narasi di medsos itu dikuasai negara karena memiliki ASN yang besar," kata Emrus dalam suatu pertemuan humas pemerintah di Jakarta, Selasa, 20 Oktober 2020.

Baca juga: Kominfo Temukan 2.020 Sebaran Isu Hoax tentang COVID-19

Demokrat Munculkan Nama Dede Yusuf untuk Pilkada Jakarta 2024

Emrus juga menyoroti rendahnya partisipasi ASN dalam mengonter berita hoaks di medsos.

Sementara itu, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Prabowo Argo Yuwono mengajak jajaran humas instansi pemerintah yang tergabung dalam Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) untuk menyampaikan informasi yang cepat dan tepat, agar bisa mengonter isu-isu negatif. Isu-isu tersebut berhubungan dengan pilkada secara langsung maupun tidak langsung.

Kemenkominfo Mengadakan Kegiatan Talkshow "Promosi Budaya Indonesia Lewat Konten Digital"

"Sehingga pada gilirannya, kehadiran humas pemerintah mampu menjaga kondisifitas terlebih dalam situasi pandemi saat ini," kata Argo yang dibacakan oleh Karopenmas Brigjen Pol Awi Setyono.

Argo mengutip joke dari pecinta kopi yang diharapkan dapat menginspirasi insan humas pemerintah. "Jika hadirmu sekedar ada, tanpa ada rasa, kupastikan kopi masih lebih baik dari dirimu," ujar Argo.

Karena itu, Argo mengajak jajaran humas pemerintah untuk memperkuat peran dan fungsi masing-masing sebagai upaya menjaga kondusifitas dan eksistensi humas.

Sedangkan, Ketua Umum Bakohumas Widodo Muktiyo menyampaikan kesiapan Bakohumas untuk mensukseskan penyelenggaraan Pilkada di masa pandemi COVID-19. "Ini budaya baru melaksanakan Pilkada dengan mensukseskan protokol kesehatan," ujarnya.

Widodo meminta jajaran humas pemerintah untuk bekerja profesional sebagaimana dilakukan humas-humas swasta. "Kita harus cepat merespons isu-isu negatif agar tidak berkembang luas," tutur Widodo.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya